Akankah Terjadi Kudeta di Internal Golkar Kabupaten Bandung?

Foto: Ist

“Sekarang sedang terjadi desas desus pusat akan mendrop seorang wakil ketua Komisi untuk jadi Plt Golkar Kabupaten Bandung”

Oleh: Muslim Arbi (Pengamat Sosial Politik)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Kepemimpinan Ketua Umum Pusat Partai Golkar Ir Airlangga Hartanto sedang di uji. Setelah merekomendasikan Kurnia Obar Sobarna, Istri Bupati Kabupaten Bandung Dadang Naser, kalah dalam Pilkada pada 9 Desember 2020 lalu, kini harus di uji pula dalam penempatan Plt Ketua Golkar Kabupten Bandung.

Musda Parta Golkar DPD II Kabuputen Bandung yang sudah mengalami penundaan berkali-kali karena belum ada Plt Ketua Golkar juga menjadi pembicaraan luas di Jawa Barat.

Semula tersiar berita Bupati Kabupaten Bandung Dadang Naser dan Anang Susanto, anggota DPR yang di jagokan untuk pimpin Golkar Kabupaten Bandung, tapi belakang dua nama itu redup.

Sekarang sedang terjadi desas desus pusat akan mendrop seorang wakil ketua Komisi untuk jadi Plt Golkar Kabupaten Bandung. Konon untuk menduduki Plt ini seorang Menteri dari Golkar turut mendukung. Dan back up dari belakang? Dalam mekanisme Partai Golkar semestinya yang jadi Plt Ketua Golkar di tingkat DPD II cukup dari DPD I Propvinsi Jawa Barat. Tidak perlu di drop dari Pusat. Sistem drop-dropan ini dianggap Kudeta Pusat untuk intervensi Plt Ketua DPD II. Dan ini sangat menganggu semangat demokrasi di tubuh Golkar di Jawa Barat.

Nama seorang wakil ketua komisi VIII ini beredar desas-desus, turut menikmati aliran Dana Bansos yang menjerat Mensos dari PDIP Juliari Batubara. Pimpinan KPK pun didesak agar mengusut keterlibatan wakil ketua komisi ini.

Terkait dengan dugaan keterlibatan 2 kader PDIP yang terlibat kasus Bansos ini; hari ini Gerakan Indoensia Beres (GIB) dibawah pimpinan BIN, Bambang Isti Nugroho; serahkan dua nama berinisal Ha-Ha dan Iye ke KPK untuk di usut dan di selidiki. Mesti KPK juga mengusut nama wakil ketua komisi yang sedang di drop di Bandung ini.

Kalau melihat dari mekanisme partai dan mekanisme demokrasi, semestinya penunjukan plt untuk ketua Parta Golkar di DPD II tidak perlu berlarut dan berlama lama. Serahkan saja ke internal DPD II Bandung. Jika itu terjadi niscaya Musda II Kabupaten Bandung segera berjalan dan tidak molor. Karena segera terjadi konsolidasi partai dengan cepat dan segera untuk agenda-agenda ke depan.

Tapi, pun jika tidak terjadi dan soal plt ketua DPD II ini tetap du drop dari pusat. Golkar di akar rumput di Kabupaten Bandung akan anggap itu sebagai sebuah kudeta. Yang langgar prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Sudah saatnya di bawah kepemimpinan Airlangga Hartanto yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian di Kabinet Presiden Joko Widodo dapat membawa iklim yang lebih cool dan kondusif bagi perjalanan Partai Golkar di Jawa Barat.

Janganlah gonjang-ganjing di tubuh Partai Demokrat yang seret nama Pres Jokowi belakangan ini menimpa Partai Golkar lagi. Karena kalau gonjang ganjing di internal Golkar hanya sekedar menunjuk Plt saja gagal.

Karena mendapat penolakan dari akar rumput massa Golkar Kabupaten Bandung. Dapat dianggap Istana ikut “ngacak-ngacak” Golkar. Karena selain ketum Golkar; Airlangga adalah Menterinya Jokowi. Apa mau seperti itu? Dan jangan sampai Ketum Golkar di anggap “Moeldoko“nya Golkar?

Tentu Pak Airlangga tidak mau bukan?

Edt: Redaksi (AN)