Aksi Demo Ojol di DPR Menuntut Hak Dan Kebebasan Kerja

Foto: (Ist)

“Ribuan masa aksi Tiposi 282 ini juga meminta Wakil Ketua Komisi V Nurhayati Monoarfa mundur dari jabatannya”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Driver ojek online sudah  berdemo di Gedung DPR RI menuntut agar ojek online dilegalkan sebagai angkutan umum dan menolak wacana pembatasan kendaraan roda dua di jalan nasional yang dilontarkan Komisi V DPR RI.

Massa yang terhimpun hadir dari sejumlah daerah ini menamakan dirinya Tifosi 282 untuk  mendesak DPR RI segera melegalkan kendaraan motor menjadi transportasi khusus yang bersifat terbatas dengan cara merevisi UU No 22 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009  itu mengatur tentang LLAJ.

Ribuan masa aksi Tiposi 282 ini juga meminta Wakil Ketua Komisi V Nurhayati Monoarfa mundur dari jabatannya. Karena Nurhayati Manoarfa dianggap biang kegaduhan yang mengusulkan agar motor tak boleh melintas di jalan nasional. Padahal jasa angkutan ojek online ini pun sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat. Kecuali tarifnya relatif murah, jasanya lebih tepat waktu dalam memberi pelayanan.

Massa aksi ojek online  mengutus perwakilan aksi demo menghadap DPR RI. Mereka minta bertemu langsung dengan DPR RI untuk memberikan penjelasan ikhwal Nurhayati Manoarfa yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Baik bagi pelaku ojek online maupun warga masyarakat pengguna jasa ojek online yang ada.

Pihak ojek online tidak mengutus mediator masuk ke dalam gedung DPR RI, karena mereka menginginkan agar wakil rakyat itu yang menyambangi mereka untuk membuktikan keseriusannya memberi perhatiannya pada wong cilik.

Aksi demo pekerja ojek online di DPR RI pada 28 Februari 2020 ini sempat ricuh. Awalnya, suasana demo di depan gedung DPR ini berjalan kondusif. Hingga ada salah satu orator aksi berseru turunkan Nurhayati. Dia meminta Nurhayati turun karena telah mengusulkan pembatasan kendaraan motor roda dua di jalan.

Massa aksi sempat melempar botol minuman ke arah gedung. Pengakuan awak media dari detik.com sudah menghubungi Nurhayati Manoarfa untuk mengklarifikasi perihal pernyataannya yang memicu kontroversi itu. Namun Nurhayati Manoarfa tidak memberi respon. Saat dihubungi Rabu (26/2), Nurhayati mengaku masih mengikuti sebuah acara dan belum mau berkomentar.

Secara hukum memang legal standing pekerja ojek online seharusnya patut dipermanenkan agar perlindungan serta kepastian hukum pekerja pelayanan jasa angkutan ini bisa lebih sejahtera dan ikut berperan dalam mengatasi masalah pengangguran.

Karena bagaimana pun, peluang dan potensi dari bidang pekerjaan jasa angkutan sejenis ojek online telah menyerap angkatan kerja yang tidak sedikit jumlahnya. Dan jika pekerja ojek online terus dikecewakan dan diabaikan, tidak mustahil gelombang aksi dan unjuk rasa bisa mereka lipat gandakan membuat kemacetan di kota-kota besar.

Apalagi ada ide alternatif dari awak ojek online ini akan segera membentuk organisasi yang bersifat permanen seperti organisasi buruh hingga memiliki legal standing yang kuat untuk melindungi setiap orang anggotanya seperti yang dijamin oleh konvensi ILO (International Labour Organization) serta hukum dan perundang-undangan serta garansi dari kebebasan berserikat seperti organisasi buruh dengan segenap hak dan kesejahteran sosialnya.

Edt: Redaksi (AN)