Aliansi GEBUK di Indonesia Siapkan Program Aksinya

Foto: Google

“Tidak boleh ada yang dilindungi dan ditutup-tutupi, tidak kecuali dari lingkungan istana dan elit partai sekalipun”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Tampaknya slogan dari kaum buruh dan serikat buruh yang selalu meneriakkan “Buruh Bersatu Pasti Menang” itu akan segera terwujud. Tidak lagi cuma slogan belaka, karena sejumlah program aksi untuk mengawal proses pengusutan kasus korupsi akan diwujudkan dengan adanya Aliansi Gerakan Bersama Usut Mega Korupsi (GEBUK) bersama program aksinya.

Begitulah harapan banyak orang utama dari para simpatisan dan pendukung perjuangan kaum buruh dan serikat buruh menggapai kesejahteraan, baik dalam arti ekonomi, politik maupun dalam arti sosial dan budaya.

Begitulah kesan dari apa yang diusung Aliansi Gerakan Bersama Usut Mega Korupsi (GEBUK) yang layak dan patut marah pada dugaan korupsi terhadap duit BP Jamsostek, Jiwasraya, Asabri dan Bansos yang dipenggal dananya triliunan rupiah itu. Padahal semua duit di sejumlah BUMN (Badan Usaga Milik Negara) ini seharusnya dapat lebih aman dari penjarahan para rampok alias maling intelektual yang mendapat amanah untuk mengelolanya dengan baik dan aman. Tapi ternyata justru mereka mendapatkan amnah untuk mengelolanya justru khianat dan melupakan sumpah dan janjinya atas nama Tuhan.

Realase dari aliansi GEBUK tertanggal 7 Maret 2021 yang mendesak pihak Kejaksaan Agung RI untuk lebih serius dan transparan untuk membongkar tuntas kasus dugaan korupsi yang merugikan masyarakat ini, jadi terkesan jelas dari momentum kebersanaan, solidaritas dan kepedulian kaum buruh dan serikat butuh Indonesia bersatu dalam satu barisan yang kompak dan solid untuk aktif menjaga aset bangsa dari ancaman orang yang tak amanah, serakah, tamak dan rakus hingga membahayakan keselamatan bangsa dan negara Indonesia.

Betapa tidak, para pengkhianat bangsa yang melakukan korupsi ditengah pandemi Covid-19 yang masih terus mengganas, mereka begitu tega merampok duit rakyat yang sedang susah. Duit rakyat yang terhimpun dalam sejumlah lembaga keuangan dan Kementerian Sosial maupun instansi lainnya di negeri ini, ditilep hanya untuk memperkaya diri sendiri. Dan rakyat semakin miskin.

Kasus mega korupsi Jiwasraya, Asabri, dan dana Bansos serta lembaga keuangan lainnya itu —seperti yang baru saja terbongkar dari sektor pajak— sungguh kejam dan keji, hingga memicu amarah rakyat.

Dugaan kasus mega korupsi itu tidak cuma dana yang dihimpun BP Jamsostek, tapi juga Asabri, Jiwasraya serta bansos. Karena itu, Gebuk sebagai wadah aliansi dari sejumlah organisasi serikat pekerja dan serikat buruh sudah dibentuk dengan tujuan membangun dan mengkonsolidaskan gerakan aksi bersama untuk mengawal pengusutan dan penuntasan kasus mega korupsi di Indonesia yang semakin gawat. Kasus korupsi di Indonesia sudah amat sangat mengkawatirkan sebagai ancaman yang bisa membuat ambruknya negeri ini, baik dalam arti ekonomi maupun dalam pengertian sosial dan budaya bagi bangsa.

Aliansi GEBUK menyatakan diri bersifat terbuka bagi seluruh serikat pekerja dan serikat buruh yang ingin ikut bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan uang rakyat.

Sejak awal dibentuk, GEBUK sudah mencatat sejumlah organasi buruh yang tergabung dalam Aliansi Gebuk ini diantaranya adalah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Serikat Buruh Sejahtera Independen (SBSI 92), Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI), dan Federasi Sektor Umum Indonesia ( FSUI), serta Federasi Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan (FARKES KSPI), hingga Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP KSPI). Juga ikut bergabung Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia ( FNPBI).

Sejumlah kasus mega korupsi yang menjadi perhatian Aliansi Gebuk meliputi semua kasus korupsi, juga termasuk kasus lama yang belum sampai sekarang seperti BLBI.

Adapun kasus korupsi yang jadi perhatian khusus aliansi Gebuk antara lain adalah Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Kasus korupsi PT Asabri (Persero), Kasus dugaan korupsi pengadaan dana bantuan sosial atau bansos Covid-19, Kementerian Sosial, dan Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan,serta Kasus Mega Korupsi BLBI dan suap yang telah melibatkan pihak aparat penegak hukum di negeri ini.

Khusus untuk kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Aliansi GEBUK meminta agar seluruh Direksi, Dewan Pengawas dan pejabat lain di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, yang diduga terlibat agar dapat segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka.

Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan selama ini sangat jelas telah gagal menjalankan amanah UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sebab didalam tata kelola dana jaminan sosial sebagai dana amanat harus dikelola atas dasar prinsip keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas, dan hasil dari pengelolaannya harus dapat dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program yang sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan wajib dan harus bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya pelaksanaan tata kelola dana kaum buruh itu secara baik, meliputi pengendalian internal (internal control) dan manajemen risiko, serta akibat dari tidak terlindunginya kepentingan para pemangku kepentingan, utamanya untuk para pekerja di Indonesia yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk periode sekarang (2021–2026), Aliansi GEBUK meminta untuk tidak melakukan hal-hal yang patut diduga menutup-nutupi kasus yang merugikan puluhan juta pekerja Indonesia ini. Namun hal yang tidak kalah penting dari aliansi GEBUK adalah tuntutan terhadap semua pihak yang ikut menangani kasus ini agar serius dan tidak main-main mengusut kasus ini hingga tuntas.

Dan info yang dapat terhimpun, aliansi GEBUK akan melakukan aksinya secara bersama untuk mendesak semua instansi yang ikut menangani kasus korupsi di Indonesia ini agar dapat dilakukan dengan serius, cepat dan transparan. Tidak boleh ada yang dilindungi dan ditutup-tutupi, tidak kecuali dari lingkungan istana dan elit partai sekalipun.

Edt: Redaksi (AN)