Apresiasi Petani Gula Atas Mabes Polri Sigap Menindaklanjuti Temuan APT2PHI Atas Penjualan Bebas Gula Rafinasi Ilegal

Foto: (Doc. Rahman Sabon Nama)

“Atas pengungkapan kasus itu, APT2PHI meminta Mabes Polri agar menindak dengan hukuman berat pada pelaku utama yaitu distributornya/pedagang grosir”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ketua umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia), Rahman Sabon Nama, mengapresiasi atas sigapnya Mabes Polri dengan cepat merespon temuan APT2PHI atas penjualan bebas gula rafinasi yang seharusnya dilarang untuk konsumsi langsung masyarakat tersebut.

Oleh karena itu atas nama petani gula dan pedagang pangan Indonesia, Rahman menyampaikan penghargaan dan terimakasih pada Kapolri dan jajarannya di Polda Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah lainnya di Indonesia, atas terungkapnya penjualan Gula Kristal Rafinasi (GKR) ilegal pada Minggu (4/8/19) tersebut.

Rahman mengatakan kepada bintangtimur.net bahwa gula rafinasi memang dilarang dijual dipasar bebas karena hanya dipergunakan sebagai bahan baku/bahan penolong dalam proses produksi untuk industri makanan dan minuman dan tidak boleh digunakan langsung ke konsumen.

Atas pengungkapan kasus itu, APT2PHI meminta Mabes Polri agar menindak dengan hukuman berat pada pelaku utama yaitu distributornya/pedagang grosir. Dan janganlah menindak pedagang pasar yang menjualnya, karena mereka sebetulnya tidak paham.

Rahman minta agar Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian jangan jadikan mereka sebagai tersangka, tetapi sebaiknya jadikan mereka sebagai sumber untuk menggali informasi agar terungkap aktor intelektualnya yaitu importir dan pemberi izin atas impor gula rafinasi berlebihan dari kebutuhan nasional itu.

Berkaca dari kasus yang terus berulang ini, kalau memang pemerintah serius untuk melindungi kepentingan petani gula, pedagang pangan dan punya komitmen memperkuat daya saing industri gula nasional untuk terwujudnya kedalautan pangan.

Maka APT2PHI meminta agar seharusnya ada komitmen politik pemerintahan Jokowi, yaitu diperlukan adanya kebijakan pengendalian impor gula rafinasi dan row sugar.
Untuk pengendalian impor gula dengan membatasi importir hanya pada importir produsen dan importir terdaftar saja bukan oleh importir umum seperti yg terjadi sekarang.

“Oleh karena itu presiden harus tegas memberikan peran monopoli Bulog dalam pengendalian ketersedian stok dan harga kebutuhan bahan pokok termasuk gula. Dan perlu segera benahi lembaga pangan dengan membentuk kementrian pangan dan Bulog,” tutur Rahman.

Terkait maraknya penjualan bebas gula rafinasi dipasar umum yang sedang ditangani Bareskrim Polri hari ini, maka menurut Rahman, yang patut diperiksa Bareskrim dimintai pertanggung jawabannya adalah Menteri Perdagangan dan Dirut PTPN atas penyalahgunaan tata niaga gula rafinasi tersebut.

Menurutnya tidak sulit untuk menemukan pelaku utamanya karena bisa diketahui dari quota ijin impor yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, siapa saja importirnya dan distribusinya kemana saja gampang kok diketahui asal serius dan profesional penganannya untuk kepentingan negara dan rakyat.

Importir gula ingin kaya mendadak melalui penjualan gula rafinasi dipasar umum, karena harga CIF pelabuhan Indonesia hanya sekitar Rp 5000/kg dan apabila dijual dengan menggunakan kemasan berlabel PTPN dengan harga grosir sekitar Rp 9000/kg dan harga eceran sebesar Rp. 12 000/kg, maka dalam waktu sekejap importir meraup keuntungan ratusan milyar rupiah.

Akhirnya keuntungan didapat diatas penderitaan petani Indonesia. Karena gula petani hasil industri pabrik gula dalam negeri tidak laku dijual, harganya anjlok hingga Rp 10.250/kg (harga grosir pabrik) dari sebelumnya Rp 10.850/kg.

“Importir menjadi kaya mendadak dengan mengorbankan rakyat mengkonsumsi barang terlarang yang membahayakan kesehatan manusia.
Petani dan pedagang pangan anggota APT2PHI menjadi korban pemiskinan dan Negara dirugikan trilyunan rupiah akibat dari penjualan bebas atas gula rafinasi ilegal tersebut,” pungkas pria asal pulau Adonara NTT itu.

Edt: Redaksi (AN)