APT2PHI: Batalkan Impor 1 Juta Ton Beras

Foto: Doc. APT2PHI

“Pertanyaannya kemudian adalah, impor 1 juta sampai dengan 1,5 juta ton itu untuk kepentingan siapa?”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ketua Umum Asosiasi Pedagang & Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI), Rahman Sabon Nama, meminta kepada pemerintah agar meniadakan impor beras sebanyak 1 juta ton tahun ini.

Rahman juga menyinggung beras impor 1,7 juta ton pada Maret 2018 lalu, yang berujung pada sisa stok sebanyak 275.811 ton, tersimpan mubadzir di gudang Bulog Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Sebanyak 50 persen dari jumlah stok itu turun mutu, tidak layak konsumsi untuk manusia.

“Pertanyaannya kemudian adalah, impor 1 juta sampai dengan 1,5 juta ton itu untuk kepentingan siapa?” kata Rahman kepada Redaksi Bintangtimur.net, Selasa (16/3).

Karena itu, lanjutnya, sebaiknya pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membatalkan impor itu dengan mengalihkan anggarannya untuk pengadaan beras dari dalam negeri melalui pembelian gabah dan beras petani kita.

Dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/2) pekan lalu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menyatakan pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 juta hingga 1,5 juta ton dalam waktu dekat pada tahun ini. Impor sebanyak itu untuk menjaga ketersedian dan harga beras dalam negeri.

Foto: Doc. APT2PHI

Airlangga menjelaskan ada dua skema dalam hal menjaga pasokan beras di dalam negeri. Pertama, impor 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Perum Bulog. Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai Mei 2021 dan 500 ribu ton pada Juni-September 2021.

Skema impor itu menurut Rahman tidak bersesuaian dengan kondisi lapangan. “Justru saat-saat ini merupakan musim panen raya yang berlangsung gencar pada Pebruari sampai Mei (2021),” ungkapnya.

Selain itu menurut observase APT2PHI, lanjut Rahman, panen tahun ini cukup produktif yang diperkirakan luas panen total pada periode musim panen raya (MPR) mencapai 60,5 persen dari 11,1 juta hektar areal panen total dalam negeri.

Itu sebabnya Rahman mengatakan para petani harus dilindungi oleh pemerintah dari kerugian yang lebih dalam akibat harga gabah yang sedang anjlok di bawah biaya produksi di tengah musim panen raya.

Foto: Doc. APT2PHI

“Kondisi itu sedang terjadi di sentra-sentara produksi: Ngawi, Kediri, Terenggalek (Jawa Timur), serta Sragen, Pati, Boyolali (Jawa Tengah),” ungkap Rahman.

Untuk perlindungan petani padi dari kerugian sekaligus menggairahkan dan meningkatkan pruduksi dalam negeri, maka menurut Rahman, sebaiknya anggaran impor beras 1 juta sampai 1,5 juta ton dialihkan atau diberikan kepada Perum Bulog untuk menyangga harga gabah petani yang tengah anjlok di musim panen raya.

Spesialis masalah tanaman pangan dan holtikultura ini mengatakan, asosiasi yang dipimpinnya (APT2PHI), juga meminta kepada Perum Bulug, agar dapat menetapkan Harga Dasar Gabah/Beras (HDG/B) disesuaikan dengan tingkat upah minimum regional (UMR).

Rahman lebih jauh mengkritisi bahwa model paramalan harga gabah atau produksi padi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengikuti periode catur wulan, yaitu bulan Januari-April, Mei-Agustus dan September-Desember sudah harus ditinggalkan.

Perspektif peramalan (BPS) itu, kata dia, sudah tidak layak lantaran harga gabah (GKP) di tingkat produsen berbalik dengan pola panen. Yaitu, harga merosot pada musim panen raya, lalu meningkat setelahnya pada musim paceklik.

“Kejadian itu yang meresahkan petani ini bukan hanya sekali. Akan tetapi terus berulang dari tahun ke tahun di era pemerintahan Joko Widodo. “Jadi, sudah tidak layak guna dan usang, model dan perspektif peramalan (BPS) seperti itu. Perlu update,” kata Rahman. (APL)

Edt: Redaksi (AN)