APT2PHI Beri Solusi Kebangsaan Menjawab Janji Mantan Amran Tak Akan Kendor Berantas Mafia Pangan

Foto: (Doc. Rahman Sabon Nama)

“Rahman menilai tumpang tindih kewenangan Perum Bulog saat ini sehingga perannya dikebiri oleh Menteri Perdagangan”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Dr. Rahman Sabon Nama, Ketua umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia) sangat mengapresiasi langkah positif Menteri Pertanian Amran Sulaeman terkait tekadnya takkan kendor membasmi mafia pangan yang diucapkan dalam pernyataannya beberapa hari lalu.

Merespon pernyataan itu, Rahman menilai positif dan menyambut baik tekad Mentan Amran Sulaeman dan berjanji bersama kekuatan APT2PHI mendukung sepenuhnya langkah itu, dan dapat dilakukan kerjasama agar bersama memerangi kehadiran mafia kartel pangan tersebut. Karena kehadirannya tidak hanya meresahkan rakyat tetapi juga mematikan usaha pedagang pangan dan sangat merugikan petani dalam negeri.

Untuk mendukung langkah mulia Mentan Amran tersebut, maka peran Kementrian pertanian dalam upaya peningkatan jumlah produksi pangan harus ditingkatkan, khusus beras dan jagung sudah lumayan ada peningkatan terlihat dari stok 2,2 juta ton beras lokal di gudang Bulog.

Namun perlu didukung dengan peningkatan anggaran pembangunan disektor pertanian untuk melakukan rehabilitasi dan pembangunan baru prasarana dan sarana produksi pangan dan pembangunan infrastruktur pedesaan guna memperlancar arus distribusi hasil produksi pertanian patut didukung seluruh rakyat Indonesia.

Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup harus dibawah pengelolaan logistik pangan yang mandiri untuk menjamin ketersedian stok/buffer stok, sehingga stabilisasi harga terjangkau untuk 265 juta rakyat dapat dicapai.

Oleh karenanya menurut Alumnus Lemhanas RI itu, bahwa mafia pangan tidak bisa diatasi dengan mengerahkan Satgas pangan yang beranggotakan polisi dan jaksa, justru dilapangan menjadi momok yang dikeluhkan para pedagang, meteka jadi takut perdagangan pangan antar daerah tersendat dan malahan saya kwatir terjadi praktek kolusi saling kerjasama dengan mafia pangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Solusi Kebangsaan ditawarkan APT2PHI, diperlukan politikal will presiden Jokowi untuk melakukan restrukturisasi peranan lembaga pangan BULOG.

Foto: (Ist)

Rahman menilai tumpang tindih kewenangan Perum Bulog saat ini sehingga perannya dikebiri oleh Menteri Perdagangan. Adanya tumpang tindih kewenangan dibawah kontrol Kemeneg BUMN, Kemendag dan Kementan, membawa dampak buruk pada penanganan masalah ketersedian stok dan ketidak kepastian stabilisasi harga pangan, karena jabatan KaBulog  layaknya seperti seorang kepala gudang.

Rahman yakin apabila dilakukan restrukturisasi peranan Kelembagaan Bulog, kinerjanya pasti akan lebih efisien dan efektif dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan, dibandingkan dengan swasta.

Mafia pangan dengan sendirinya dapat diberangus, oleh karena itu dalam konteks ini diperlukan komitmen yang jelas dari presiden Joko Widodo, karena hanya bisa dilakukan melalui keputusan politik.

Selain itu perlu dilakukan penerapan konsesi tarif dalam bentuk pengenaan tarif bea impor yang tinggi untuk komoditi gula dan beras dengan importir swasta guna melindungi petani produsen dan industri gula nasional, pajak ekspor terhadap komoditas pangan tertentu perlu diterapkan. Keputusan ini dapat dituangkan dalam bentuk Perpres.

Tantangan kedepan periode kedua pemerintah Jokowi semakin berat adalah ekonomi dan legitimasi.

“Pertemuan silaturahmi antara Jokowi dan Prabowo tidak membawa dampak terjadinya rekonsiliasi akar rumput pendukung prabowo yang akan berdampak pada tidak solidnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf. Maka untuk memperkuat legitimasi dukungan mayoritas rakyat, maka keputusan politik terkait peran lembaga pangan Bulog ini,urgen dan penting menyangkut hajat hidup 265  juta rakyat Indonesia, sebaiknya dilakukan sebelum pelantikan Presiden-Wapres Oktober  2019 mendatang,” papar Rahman.

Pentingnya dikembalikan hak monopoli sembilan bahan pokok khususnya beras, gula, pakan ternak dan daging ,agar terjaminnya ketersedian stok dan pengendalian harga pada pemerintah melalui Bulog.

“Dengan demikian lembaga pangan Bulog dapat berjalan lebih efektif dan satgas pangan untuk memberantas mafia pangan tidak diperlukan lagi. Satgas cukup dilakukan internal Bulog melalui SubDolog dan apabila terjadi tindak pidana terkait pangan, Bulog dapat berkordinasi dengan aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan dan polisi,” jelas pria asal pulau Adonara, NTT itu.

Edt: Redaksi (AN)