Bagi Pejabat China Penindas Uighur, AS Membatasi Penerbitan Visa

Foto: (Ist)

“Tiongkok secara paksa menahan lebih dari satu juta Muslim di Xinjiang,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Amerika Serikat menyatakan bakal membatasi visa bagi pejabat China yang dianggap bertanggung jawab terhadap penindasan warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.

Meski, Kementerian Luar Negeri AS tidak merinci daftar nama pejabat yang masuk dalam pembatasan visa tersebut, namun parlemen secara khusus menyebut Ketua Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo. 

“Tiongkok secara paksa menahan lebih dari satu juta Muslim di Xinjiang,” tulis Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Twitter. dikutip dari AFP.

Pompeo mengatakan pembatasan itu juga akan berpengaruh pada keluarga para pejabat China, termasuk anak-anak mereka yang ingin belajar di AS.

“Tiongkok harus mengakhiri penindasannya yang kejam, membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang dan menyudahi pemaksaan terhadap Muslim China tinggal di luar negeri,” katanya.

Pembatasan visa ini diumumkan setelah sebelumnya Departemen Perdagangan Amerika Serikat memasukkan 28 perusahaan China ke dalam daftar hitam karena diduga terlibat pelanggaran hak warga Uighur.

Dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur menjadi sorotan internasional setelah Amnesty International merilis laporan pada 2018 lalu. Mereka menyatakan bahwa China telah menahan satu juta etnis minoritas Uighur, Kazakh dan lainnya di sejumlah penampungan layaknya kamp konsentrasi.

Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross menyatakan melarang perusahaan tersebut membeli produk-produk AS. Dia mengatakan bahwa AS tidak bisa dan tidak akan mentolerir penindasan brutal terhadap etnis minoritas di China.

China membantah tuduhan itu dengan berdalih bahwa kamp-kamp itu merupakan kamp pelatihan, di mana para etnis Uighur itu diberikan serangkaian pendidikan keterampilan untuk memberdayakan mereka. 

Di sana, para tahanan dilaporkan didoktrin supaya mengamalkan ideologi komunis dan menanggalkan identitas kesukuan mereka. Tak hanya itu, otoritas China juga disebut mengekang hak-hak masyarakat Xinjiang untuk beribadah.

Edt: Redaksi (AN)