Bamsoet Kukuhkan Pengurus Perikhsa Periode 2021-2025

Foto: Ist

“Posisi dua Wakil Ketua Umum Perikhsa dipegang oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo telah mengukuhkan pengurus Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (Perikhsa) periode 2021-2025 di Jakarta, Jumat (19/2/2021).

Diketahui, Bamsoet, sapaan akrabnya, saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Perikhsa 2021-2025.

“Posisi dua Wakil Ketua Umum Perikhsa dipegang oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Ketua Harian dijabat R. C. Eko Santoso Budianto, dibantu Deche Helmy Hadian sebagai Sekretaris Jenderal dan Steven Djajadiningrat sebagai Bendahara Umum,” kata Bamsoet, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

Beberapa tokoh dan selebriti lainnya juga memperkuat kepengurusan Perikhsa. Termasuk Deddy Corbuzier sebagai Wakil Ketua Bidang Humas dan Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry sebagai Ketua Dewan Penasihat.

Bamsoet menjelaskan kepemilikan senjata api untuk bela diri di Indonesia diatur secara ketat dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 Tahun 2015.

“Sesuai Perkap 18/2015, terdapat 3 macam senjata api yang boleh dimiliki masyarakat sipil yang sudah memenuhi persyaratan. Yakni senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api peluru gas. Untuk senjata api peluru tajam, dibatasi untuk senapan berkaliber 12 GA dan pistol berkaliber 22, 25, dan 32. Sedangkan senjata api peluru karet dan peluru gas dibatasi untuk peluru berkaliber 9 mm,” jelas Bamsoet.

Dalam Perkap 18/2015 tersebut, lanjutnya, diatur beberapa profesi yang bisa mengajukan izin memiliki senjata api.

Antara lain pemilik perusahaan, PNS atau pegawai BUMN golongan IV-A/setara, Polri/TNI berpangkat minimal komisaris/mayor, anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah, serta profesi yang mendapatkan izin dari instansi berwenang (Polri). Profesi-profesi ini pun harus mengikuti sejumlah persyaratan untuk memperoleh izin.

“Antara lain memiliki surat keterangan dari psikolog Polri, memiliki sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri, serta lulus wawancara Ditintelkam dan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri,” terang Bamsoet.

Dirinya menegaskan, kepemilikan senjata api bukan untuk gagah-gagahan ataupun pamer kekuatan. Melainkan terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Perkap 18/2015.

“Senjata api tidak bisa dimiliki sembarang orang, dan tak bisa digunakan secara sembarangan. Atas dasar itulah, Perikhsa hadir untuk memberikan pembinaan kepada pemilik izin khusus senjata api beladiri agar tidak melanggar peraturan yang berlaku,” kata Bamsoet.

“Para pemilik harus bisa menjaga diri dan lingkungannya, sehingga izin kepemilikan yang sudah didapat bisa digunakan untuk membantu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Perikhsa bersama International Defensive Pistol Association Indonesia (IDPA Indonesia) juga berencana untuk menggelar lomba asah kemahiran menembak bagi para pemilik izin khusus senjata api bela diri.

Lomba ini berbeda dengan lomba kemahiran tembak reaksi dalam naungan International Practical Shooting Confederation (IPSC) yang menggunakan senjata terlihat dan kostum olahraga.

“Sedangkan dalam lomba asah keterampilan Periksha dan IDPA Indonesia, para peserta yang memiliki izin khusus senjata api akan tampil menggunakan kostum keseharian mereka dengan senjata tak terlihat publik. Bagi yang kesehariannya memakai jas, dalam lomba, juga akan memakai jas. Begitupun dengan yang biasa memakai batik, kemeja maupun style fashion lainnya,” ujar Bamsoet. (NH)

Edt: Redaksi (AN)