Bantuan Sosial Yang Menjadi Hak Warga Itu Sangat Rentan Diselewengkan

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Bantuan sosial yang bersifat wajib dilakukan pemerintah itu jelas menggunakan uang negara yang berasal dari rakyat”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Tidak jelasnya cara pembagian bantuan pada masyarakat yang terdampak covid-19, entah dalam bentuk sembako maupun uang tunai bisa memicu kecemburuan sosial bagi warga yang dominan tak menerimanya.

Apalagi untuk mereka yang dikenakan pemotongan upah atau gaji dari tempat kerjanya.

Tidak kalah banyak juga buruh yang di PHK. Sudah begitu pun tak sedikut juga jumlahnya yang tidak bisa pulang ke kampung untuk menghindar dari biaya hidup yang tinggi jika harus tetap bertahan di kota, sementara pekerjaan sudah tidak ada untuk menghasilkan uang.

Mereka inilah jumlahnya yang banyak tidak mendapat bantuan yang harus dan wajib diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sementara pembagian bantuan terus dilakukan oleh sejumlah instansi pemerintah tanpa kontrol yang jelas dan pasti untuk mengetahui siapa saja yang belum menerima bantuan yang menjadi hak setiap orang.

Di DKI Jakarta saja sejak dinyatakan perlu kewaspadaan dan larangan mudik menyusul ditutupnya sejumlah tempat kerja (10 April-4 Juni 2020) tidak sedikit warga yang belum juga menerima bantuan itu.

Inilah sebabnya patut diduga ada penyelewengan bantuan sosial itu, karena banyak warga yang telah menyerahkan data diri dan keluarganya tak juga mendapat bantuan yang terkesan dikakukan secara acak itu di berbagai tempat.

Bantuan sosial yang bersifat wajib dilakukan pemerintah itu jelas menggunakan uang negara yang berasal dari rakyat. Karena itu pasti harus ada pertanggung jawaban dari penggunaan dana tersebut.

Namun menilik gelagatnya sejak awal tidak ada pengawasan atau sistem kontrol yang jelas hingga ikut menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, jadi sangat rentan penyelewengan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Laporan dan kegaduhan dalam pembagian bantuan yang bersifat wajib itu jelas menggunakan uang yang dihimpun dari rakyat. Karenanya ketika harus dikembalikan lagi pada rakyat harus jelas rincian dan item maupun cara pembagian dan penyampaiannya.

Setidaknya, kepanikan rakyat yang sedang takut pada virus corona dan tidak bisa bekerja atau bahkan terPHK, patut dipahami bisa menimbulkan masalah, bila tidak dapat disebut bencana dalam bentuk yang lain.

Bencana itu bisa saja sebatas pemeriksaan pada sejumlah petugas pelaksana pembagian sembako di lapangan yang berujung ke pengadilan. Sebab kerentanan terjadinya penyimpangan dari pelaksanaan dalam pembagian bantuan yang diklaim sosial itu cukup rentan disimpangkan atau duselewengkan.

Jadi untuk mengusutnya, petugas penyidik harus turun langsung ke masyarakat. Coba saja tanya kepada warga yang mungkin sudah banyak jumlahnya diklaim sebagai peberima bantuan itu.

Edt: Redaksi (AN)