“BIN” Serahkan Dua Tersangka Korupsi Bansos Anggota DPR-RI Fraksi PDIP ke KPK

Foto: Ist

“Dalam aksi teatrikal ini, dua peserta aksi memerankan sebagai anggota DPR yang ditangkap dengan mengenakan rompi kuning dan tangan di borgol”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Koordinator aksi Gerakan Indonesia Beres (GIB), Bambang Isti Nugroho (BIN) menyerahkan dua anggota DPR-RI yang diduga terlibat dalam kasus korupsi bansos pandemi Covid-19 kepada KPK dalam aksi yang dilakukan pada hari Kamis pagi, 11 Februari 2021 di gedung KPK.

Dalam aksi teatrikal ini, dua peserta aksi memerankan sebagai anggota DPR yang ditangkap dengan mengenakan rompi kuning dan tangan di borgol. Mereka juga mengenakan kalung besar bertuliskan inisial nama “HaHa” dan “IYe”, yang mana dalam laporan majalah Tempo disebut ada dugaan keterlibatan Herman Hery dan Ikhsan Yunus dari fraksi PDI-P DPR-RI dalam kasus korupsi bansos Covid-19 yang sudah menjadikan mantan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka.

Bambang Isti mengatakan bahwa korupsi bansos Covid-19 termasuk mega korupsi dengan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp6 triliun lebih.

“Angka ini berasal dari temuan KPK bahwa jumlah penerima Bansos Tanpa NIK 16,7 juta nama dan dengan NIK ganda mencapai lebih dari 1 juta nama. Berapa itu kalau di kalikan nilai paket Bansos Rp300ribu paket. Belum lagi dihitung nilai paket bansos yang sudah berkurang dari nilai seharusnya Rp300.000/paket ketika diterima masyarakat,” katanya menjelaskan.

Bambang Isti Nugroho yang di kalangan aktivis dikenal merupakan teman diskusi Fadjroel Rahman (sekarang Jubir Istana) selama aktif di komunitas Guntur 49, mengingatkan bahwa KPK telah berjanji akan menuntaskan kasus korupsi bansos Covid-19 dan memeriksa semua pihak yang di anggap terlibat.

“Tetapi sampai hari ini, belum ada anggota DPR yang diperiksa oleh KPK,” jelas Bambang.

“Ini menjadi tanda tanya di masyarakat. Apalagi dalam kasus OTT MenKKP Edi Prabowo, istrinya yang anggota DPR dilepaskan. Apakah ada deal khusus antara KPK dan DPR?” lanjut Bambang Isti.

Bambang Isti juga menambahkan, karena itu, KPK jangan mempertaruhkan reputasinya hancur di mata rakyat, juga dunia internasional. Apalagi saat ini, index korupsi Indonesia turun jauh, tiga poin. (APL)

Edt: Redaksi (AN)