Buzzer Maupun Influencer Yang Terabaikan Oleh Aktivis dan Kaum Pergerakan

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Bahkan buzzer dan influencer yang piawai itu bisa memperalat para jurnalis yang sudah terbilang profesional sekalipun”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Buzzer maupun influencer itu seperti juru kampanye dalam Pemilu, Pilkada maupun Pilres. Ia seperti juru penerang, tapi juga tukang menyerang dari suatu sikap atau aksi yang dianggap tidak sejalan atau merintangi tujuan atau kehendak yang mau dicapai oleh suatu pihak yang mau dia bela.

Jadi sosok buzzer dan influencer bisa juga dimiliki oleh para aktivis pejuang untuk rakyat yang acap mentok ide dan gagasannya agar diterima oleh pihak pemerintah atau kelompok tertentu lainnya yang berada di seberang atau bahkan didepan yang harus dihadapi atau bahkan dilawan.

Masalahnya tentu saja buzzer serta ingluencer itu tak cuma asal-asalan saja atau waton ngomong semaunya tanpa arah yang jelas. Dalam pengertian lain, cara kerja buzzer maupun influencer itu tak kalah profesional dibanding kaum jurnalis sekalipun.

Bahkan buzzer dan influencer yang piawai itu bisa memperalat para jurnalis yang sudah terbilang profesional sekalipun. Apalagi hanya untuk mereka yang belum cukup memiliki jam terbang jauh daya jelajahnya.

Lalu mengapa kaum pergerakan dan aktivis termasuk sejumlah organisasi kemasyarakatan yang besar sekalipun tidak bisa membuat pasukan khusus buzzer dan influencer?

Soalnya memang bukan soal dana saja yang acap menjadi alasan, toh fungsi humas yang bekerja dengan standar umum saja acap tak difungsikan dengan maksimal.

Padahal dari bidang kehumasan inilah setiap organisasi atau lembaga yang gigih berjuang untuk rakyat bisa menempa barisan buzzer dan influencer yang mampu dan mumpuni untuk menggaungkan semua aktivitas maupun strategi pergerakan agar dapat dukungan dari elemen lain atau orang per orang yang mempunyai cita-cita maupun idealisme yang sama dan searah.

Padahal media sosial yang terbuka bebas dan luas untuk dimanfaatkan untuk itu sangat memberi peluang dan kesempatan yang luar biasa. Setidaknya untuk berkeluh kesah pada media maenstrim yang ogah meliput dan enggan memberitakan semua aktivitas kaum pergerakan –seperti yang cenderung terjadi pada akhir-akhir ini– dapat dilakukan lewat media sosial.

Lagian, apa haknya kalangan aktivis maupun kaum pergerakan menuntut atau bahkan.merengek-rengek pada media maenstrim untuk memuat acara atau aktvitasnya yang dilakukan.

Media mainstream itu punya hak juga untuk pilihan dan suja cita selera politik atau keberpihakannya, termasuk pada rezim penguasa yang mungkin saja telah ada semacam kontrak kerja dan mendapat balan yang aduhai menggiurkan.

Sementara untuk memuat acara atau aksi yang dilakukan oleh kalangan aktivis bagi media maenstrim mungkin saja bisa jadi ancaman bagi kelangsungan hidup media itu. Setidaknya bisa saja tidak cuma tidak mendapat suntikan dana. Tapi ragam macam kegiatan yang akan dan harus dilakukan jadi terhambat. Atau bahkan disumbat hingga mati.

Sejumlah ragam macam tulisan dan ulasan mengenai buzzer dan influencer yang direalase secara meluas melalui media sosial, sejujurnya sangat diharap dapat membuka wawasan dan cakrawala pandang kawan-kawan kaum pergerakan agar mampu memberi keseimbangan dari sergapan para buzzer dan influencer, baik yang dikontrak secara permanen maupun yang freelance sifatnya supaya penyesatan terhadap warga masyarakat tentang banyak, termasuk praktek culas para rezim saat melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yang asli dan falsafah bangsa Indonesia yang luhur, yakni Pancasila.

Bahkan profesi buzzer dan influencer pun bisa terhormat, jika tetap kukuh memegang etika dan niat baik untuk dan demi krmaslahatan ummat. Bukan hendak menyesatkan dan menutupi keaiban yang sepatutnya diketahui orang banyak. Apalagi misalnya mau mensosialisasikan Pancasila dan UUD 1945 yang asli dan otentil. Bukan UUD 1945 yang telah diamandemen dan diacak-acak essebsinya untuk melindingi hak-hak rakyat.

Edt: Redaksi (AN)