Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020 Ketua MPR RI

Foto: Google

“Kita perlu fokus pada penanganan Papua dan Papua Barat, agar ada penyelesaian yang permanen”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan catatan refleksi akhir tahun 2020. Ia menilai, bangsa Indonesia mampu melewati semua peristiwa yang hampir mengganggu keharmonisan dan ketahanan sosial sebagai bangsa.

“Mulai akibat berbagai dampak Pemilu-Pilpres, ketegangan politik saat penyusuan UU Cipta Kerja, pandemik Covid-19 yang masih terus meluas sampai hari ini serta adanya informasi varian baru Corona yang lebih ganas di Eropa dan Afrika Selatan,” ungkap Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Senin (28/12/2020).

Pada penghujung tahun 2020 ini, Indonesia dinyatakan positif Covid-19 hampir menyentuh diangka 700.000 orang dan yang meninggal dunia lebih kurang 20.500 orang. Sebagai Pimpinan MPR RI, dirinya menyampaikan belasungkawa yang mendalam bagi keluarga yang terpaksa berpisah dengan anggota keluarganya akibat Covid-19.

“Saya juga menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kemanusiaan di rumah sakit, para dokter, perawat, pekerja kesahatan, dan para relawan kesehatan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya,” tuturnya.

Apresiasi sebesar-besarnya juga berikan kepada pemerintah yang tidak mengenal lelah untuk mengendalikan situasi, meluncurkan inisiatif-inisiatif kebijakan yang ulung, dan menggerakkan semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, guna memerangi pandemik Covid-19.

“Mulai dari bantuan sosial yang sangat dibutuhkan, BLT bagi para angkatan kerja, stabilitas ekonomi, keuangan, politik, dan lain-lain,” imbuhnya.

Sejak awal tahun 2020 pemerintah telah mempersiapkan dan merumuskan berbagai rencana, kata Bamsoet, inisiatif program baik berupa rancangan undang-undang dan berbagai peraturan-peraturan untuk memajukan perekonomian dan pembangunan nasional.

“Memang tidak semua bisa dilaksanakan, karena disesuaikan ataupun dihentikan akibat dampak pandemik Covid-19,” katanya.

Selain itu, disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ia berharap kegiatan investasi di berbagai wilayah akan berkembang dan menyakinkan ada kepastian hukum bagi semua pelaku bisnis.

“Namun demikian, kita juga perlu mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan investasi asing semata. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang dapat menstimulasi dan merangsang investasi domestik,” paparnya.

Menurutnya, masyarakat wajib mendukung segala upaya pemerintah untuk membangun bangsa ini di berbagai sektor demi kemakmuran bangsa. Mulai dari sektor perekonomian, keamanan, ketenagakerjaan, penegakkan hukum, keharmonisan antar pemeluk agama, persoalan sosial dan politik, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya.

“Kita juga wajib mendorong pemerintah untuk mengayomi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kesamaan kesempatan dalam kehidupan berusaha, pemerataan pembangunan baik pusat maupun daerah, termasuk keadilan dalam hak asasi manusia dan pembangunan SDM yang berkeadilan,” ujarnya.

Dengan demikian, Pimpinan MPR RI berharap agar pemerintah ke depan tetap membuat kebijakan yang holistik atas daerah-daerah tertinggal atau yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

“Kita perlu fokus pada penanganan Papua dan Papua Barat, agar ada penyelesaian yang permanen. Mari kita hindari hal-hal yang dapat merusak sendi-sendi keharmonisan kita atau bahkan meluluhlantakan kebhinekaan kita,” tandasnya. (AF)

Edt: Redaksi (AN)