Cluster Pilkada Muncul, Pemerintah Seharusnya Pertimbangkan Penundaan

Foto: Google

“Cluster ini akan sangat berbahaya menjadi sumber penyebaran ke masyarakat di saat proteksi terhadap penyelenggara dan masyarakat oleh pemerintah juga sangat lemah.”

Oleh: Anhar Razak

Jakarta (Bintangtimut.net) – Sebelumnya sudah tercatat dalam data KPU per 10 September ada 60 calon dan wakil kepala daerah yang terpapar Covid-19 serta 96 petugas di Boyolali telah terpapar Covid-19.

Tanggal 17 kemarin Ketua KPU RI juga terpapar. Sebelumnya dia melakukan perjalanan ke Kota Makassar untuk menghadiri kegiatan konsolidasi KPU 12 Kabupaten/Kota se-Sulsel. Terkonfirmasi hari ini juga Ketua KPU Sulsel juga dinyatakan positif terpapar Covid-19. Tidak menutup kemungkinan sejumlah anggota KPUD di Sulsel juga terjangkit karna berada satu forum dengan Ketua KPU Arif Budiman dan Ketua KPU Sulsel Faisal Amir.

Melihat data dan kejadian di atas sangat kuat indikasi adanya cluster pilkada yang kemungkinan berasal dari para penyelenggara. Cluster ini akan sangat berbahaya menjadi sumber penyebaran ke masyarakat di saat proteksi terhadap penyelenggara dan masyarakat oleh pemerintah juga sangat lemah.

Dengan kondisi ini, KOPEL Indonesia meminta kepada KPU, KPUD dan pemerintah untuk:

1). Bertanggungjawab atas seluruh biaya penanganan, karantina dan biaya-biaya lain untuk penyelenggara yg sudah tepapar serta memberikan asuransi kesehatan kepada seluruh penyelenggara di 270 daerah.

2). Para penyelenggara yang sempat berinteraksi dengan Ketua KPU RI dan Ketua KPU Sulsel untuk segera melakukan tes Swab.

2). Mempertimbangkan penundaan Pilkada yang pengaturannya di atur dalam Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2020 pasal 120.

3). Mengevaluasi seluruh pelaksanaan tahapan Pilkada berdasarkan PKPU no.6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi.

Edt: Redaksi (AN)