Dalam Kasus SPI Hortikultura, Mendag Perlu di Periksa KPK

Foto: Doc. Muslim Arbi

“Dan lambatnya terbit SPI di Kemendag akan merusak dunia usaha”

Oleh: Muslim Arbi (Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Beberapa hari belangan ini sejumlah anggota Asosiasi Hortikultura Nasional mendatangi saya. Mereka mengeluh soal izin impor bawang putihnya tidak kunjung terbit dari Kementerian Perdagangan.

Padahal persyaratannya untuk mendapat persetujuan Impor (SPI) sudah terpenuhi. Rata-rata perusahaan mereka sudah mengantongi RIPH ?Rekomendasi Importasi Produk Hortikultura) dari Kementrian Pertanian.

Sesuai dengan Permendag no 44 tahun 2019, pasal 9 ayat 1 berbunyi 2 hari setelah dokumen perusahaan di nyatakan lengkap dan benar. Maka izin impor atau SPI sudah harus terbit.

Berdasarkan Permendag 44 di atas pada pasal 3 ayat 3 dan 4. Kewenangan Menteri di delegasikan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri mendelegasikan kepada Direktur Impor untuk penerbitan izin impornya.

Akan tetapi pada kenyataannya berbulan-bulan lamanya, para pengusaha itu menunggu terbit SPI, tidak terbit juga.

Dan lambatnya terbit SPI di Kemendag akan merusak dunia usaha. Dan jelas pasti berpengaruh pada iklim usaha para anggota asosiasi tersebut.

Menjadi pertanyaan, kenapa begitu lama terbit SPI itu, tentunya Kementerian Perdagangan perlu evaluasi hal ini. Karena lama nya penerbitan SPI itu jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri soal penerbitan izin Impor Hortikultura yang di sebutkan di atas.

Bocoran informasi soal jumlah tonasi bawang putih yang sudah di terbitkan kemendag juga bervariasi. Ada perusahaan yang terima puluhan ribu ton, sampai ratusan ton. Standar volume bagi perusahaan yang sudah keluar itu pun tidak jelas.

Sebagai ketua Asosiasi mengkhawatirkan jumlah yang di keluarkan itu hanya berdasarkan selera Mentri saja. Karena tidak ada aturannya.

Dan kelihatannya aturan soal Permendag no 44 di atas tidak jalan. Karena tampaknya para Dirjen dan Direkturnya tidak di beri kewenangan untuk memutuskan izin penerbitan SPI-nya. Ada apa dengan sikap Menteri Perdagangan ini?

Terkait ketidak jelasan soal waktu dan delegasi kewenangan penerbitan izin impor dapat di duga mentri bermain sendiri.

Maka sebagai ketua Asosiasi meminta insitusi penegak hukum semisal KPK dan Lainnya. Saya kira perlu periksa Mentri Perdagangan, Agus Suparmanto dalam hal ini.

Edt: Redaksi (AN)