Dampak Moratorium Tahun 2014 Kapal Ikan Buatan Luar Negeri (Kapal Eks Asing)

Foto: (Ist)

“Regulasi yang persulit pengusaha kapal-kapal Indonesia selama ini, berdampak besar pada sektor bisnis dan ekonomi perikanan”

Oleh: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

Jakarta (Bintangtimur.net)morat – Beberapa perusahaan merugi akibat kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) era Susi Pudjiastuti. Semoga sekarang, Menteri Edhy Prabowo dapat memperbaikinya. Dulu, sebanyak 363 kapal eks asing yang dilarang beroperasi sejak moratorium eks kapal asing diberlakukan pada 2014, akhirnya mendapat kesempatan untuk dioperasikan lagi tahun 2016.

Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mensyaratkan, ke-363 kapal tersebut harus melakukan penghapusan kepemilikan dari daftar kapal Indonesia.

Kapal-kapal tersebut dinyatakan tidak masuk dalam daftar hitam berdasarkan hasil analisis dan evaluas (Anev) yang dilakukan tim KKP seperti yang tertuang dalam surat tertanggal 16 Juni 2016 lalu.

Diantara 363 kapal, bagian dari 1.132 kapal eks asing atau Kapal Ikan Buatan Luar Negeri (KIBLN) yang ikut dalam proses anev berkaitan dengan kebijakan moratorium.

Dalam dokumen objek ANEV, menghasilkan data tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap maupun bidang terkait lainnya seperti kepabeanan, karantina, ketenagakerjaan dan lainnya.

Pelaku usaha dengan tingkat kepatuhan baik masih dapat ditoleransi sehingga diberikan waktu registerasi, tidak masuk dalam kelompok daftar hitam.

Berdasarkan data perkembangan Kapal Ikan Buatan Luar Negeri (KIBLN) dan status Derregistrasi, yakni: a). Objek ANEV berjumlah: 1132, keberadaan kapal terpantau pernah berada di Indonesia berjumlah: 696. Sedangkan tidak terpantau berada di Indonesia: 436 b).

Bukan Objek ANEV berjumlah: 515, keberadaan kapal terpantau pernah berada di Indonesia berjumlah: 75. Sedangkan tidak terpantau berada di Indonesia: 440

Sehingga jumlah secara keseluruhan kapal asing yakni Objek ANEV dan bukan Objek ANEV berjumlah: 1647, keberadaan kapal terpantau pernah berada di Indonesia berjumlah: 771. Sedangkan tidak terpantau berada di Indonesia: 876.

Sejumlah Deregistrasi ini ada perbedaan data antara realisasi pengumuman hasil ANEV dengan finalisasi registerasi yang dilakukan pemilik kapal.

Selain itu, Kapal Ikan Buatan Luar Negeri (KIBLN) yang dinyatakan masuk dalam daftar putih dan bisa kembali beroperasi dengan syarat khusus dan menetapkan Kapal Ikan Buatan Luar Negeri (KIBLN) yang masuk dalam daftar hitam (blacklist).

Untuk pengusaha yang kapalnya masuk dalam blacklist, akan menjalani proses hukum dan/atau pemeriksaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan dokumen bahwa kondisi kapal dan status Deregistrasi terdiri dari:

a). Masih ada di Indonesia berjumlah 446 kapal, telah deregistrasi 128 kapal, sedang proses deregistrasi 1 kapal, tidak boleh deregistrasi (blacklist) 86 kapal, belum diregistrasi 231 kapal.

b). Sudah berangkat keluar negeri berjumlah 205 kapal, telah deregistrasi 159 kapal, sedang proses deregistrasi 0 kapal, tidak boleh deregistrasi (blacklist) 0 kapal, belum diregistrasi 46 kapal.

c). Sudah discrap berjumlah 97 kapal, telah deregistrasi 20 kapal, sedang proses deregistrasi 0 kapal, tidak boleh deregistrasi (blacklist) 1 kapal, belum diregistrasi 76 kapal.

d). Tenggelam atau ditenggelamkan berjumlah 11 kapal, telah deregistrasi 1 kapal, sedang proses deregistrasi 0 kapal, tidak boleh deregistrasi (blacklist) 1 kapal, belum diregistrasi 9 kapal.

e). Terbakar berjumlah 8 kapal, telah deregistrasi 0 kapal, sedang proses deregistrasi 0 kapal, tidak boleh deregistrasi (blacklist) 0 kapal, belum diregistrasi 8 kapal.

f). Inkcraht atau dirampas untuk negara berjumlah 4 kapal, telah deregistrasi 0 kapal, sedang proses deregistrasi 0 kapal, tidak boleh deregistrasi (blacklist) 0 kapal, belum diregistrasi 4 kapal.

Keseluruhan kapal berjumlah 771 kapal, telah deregistrasi 308 kapal, sedang proses deregistrasi 1 kapal, tidak boleh deregistrasi (blacklist) 88 kapal, belum diregistrasi 374 kapal. Sisa 231 Kapal berada di Indonesia belum deregistrasi, seperti bunyi huruf a diatas.

Dari perkembangan diatas, maka sebaran dari status Kapal Ikan Buatan Luar Negeri (KIBLN), yakni: 1). Kapal tersebut bukan kapal mllik negara. tetapi milik perusahaan perorangan; 2). Sebagian besar tidak sedang menjalani proses hukum; 3). Memiliki kewajiban membayar biaya tambat labuh; 4). Ada beberapa perusahaan yang 100% milik perusahaan perorangan Indonesia dan membeli kapal di Iuar negeri; 5). Kapal-kapal yang belum deregastrasi karena belum ada pembelinya (di Iuar negeri atau discrap).

Sebaran status Kapal Ikan Buatan Luar Negeri (KIBLN), yakni: PSDKP Lampulo 2 Kapal: PSDKP Batam 14 Kapal: PSDKP Jakarta 9 Kapal: PSDKP Benoa 55 Kapal: PSDKP Bitung 46 Kapal: PSDKP Tual 217 Kapal: PSDKP Cilacap 4 Kapal: PSDKP Kupang 1 Kapal: PSDKP Pontianak 3 Kapal: PSDKP Ambon 93 Kapal: PSDKP Biak 1 Kapal: Sehingga secara keseluruhan berjumlah: 446 Kapal

“Dampak sosial ekonomi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMENKP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sejak 2014 lalu sangat besar sekali. Dampaknya kolaps, pengangguran meningkat, dan UPI-UPI tutup bangkrut. Selain itu, ada 2.183 izin kapal Indonesia belum diselesaikan. Ditambah syarat berlayar sangat berat.”

Menjadi berat lagi, kriteria pelaku usaha yang tidak masuk dalam kelompok daftar hitam, yaitu tidak mendapat sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Maka diminta registrasi dengan syarat-syarat yang sangat berat sekali.

Apalagi pengusaha pemilik kapal tidak menjalani proses penyelidikan dan/atau penyidikan oleh aparat penegak hukum, serta memiliki tingkat kepatuhan yang cukup baik masih dapat ditoleransi terhadap kewajiban perpajakan.

Regulasi yang persulit pengusaha kapal-kapal Indonesia selama ini, berdampak besar pada sektor bisnis dan ekonomi perikanan. Karena pasokan bahan baku menjadi terlambat karena harus hadapi rumitnya mendapat izin.

Apalagi, proses permohonan penghapusan status kapal dari Buatan aluar Negeri menjadi Indonesia, terlebih harus diajukan pemilik kepada Pejabat Pendaftar Kapal yang berkedudukan di tempat dimana pertama kali kapal didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemilik juga diwajibkan untuk membuat surat pernyataan sesuai ketentuan dan menyerahkannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Adanya banyak kerumitan dari regulasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMENKP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berdampak pada mandeknya pengembangan sektor ekonomi bisnis perikanan tangkap dan budidaya.

Padahal sebelum tahun 2014, pendapatan industri Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebesar US$ 44 juta pada paruh pertama masuk 2015, namun pertengahan tahun 2015 anjlok 64 persen dibandingkan dengan pencapaian semester I tahun 2014 sebesar US$ 122,5 juta.

Hal ini membuat laba perusahaan perikanan terkoreksi cukup dalam, minus 82,12 persen, dari US$ 38,23 juta menjadi US$ 6,83 juta. Kinerja negatif perusahaan tak lepas dari tekanan besar yang muncul akibat kebijakan moratorium penangkapan ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal tersebut mempengaruhi kinerja operasional secara keseluruhan. Untuk itu, kebanyakan perusahaan Perikanan Indonesia sekarang, memperluas wilayah penangkapan ikan sebagai strategi perseroan mendiversifikasi sumber pendapatan.

Pada bulan Juni 2014, berbagai perusahaan perikanan memiliki 107 kapal trawler, 4 kapal tangkap longline, 2 kapal squid jigging dan 2 kapal drifter. Jumlah ini sudah mengurang daripada sebelumnya.

Dari total 135 kapal yang dimiliki, manajemen mengklaim 117 unit di antaranya telah memiliki lisensi dan izin untuk beroperasi di Laut Arafura, Indonesia. Namun, akibat moratorium yang diberlakukan KKP tahun 2014 itu, dampaknya kapal-kapal tersebut berhenti beroperasi.

Perpanjangan masa berlaku moratorium kapal tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Satu-satunya perubahan yang terjadi dalam aturan tersebut disebutkan dalam pasal 3 yang mengatur tentang masa berlakunya moratorium kapal ikan dari sebelumnya hanya sampai 30 April 2015, diperpanjang menjadi hingga 31 Oktober 2015.

Ada banyak industri Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang merasa dirugikan oleh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait moratorium Kapal Ikan Buatan Luar Negeri (KIBLN) dan pelarangan transhipment (bongkar muat) di tengah laut. Ada banyak sekali perusahaan – perusahaan yang merupakan PMA dan mengeluhkan kebijakan tersebut.

Kebijakan moratorium itu bak malaikat, karena menyalahkan oknum-oknum perusahaan tanpa ada sikap objektif untuk memperluas konektivitas investasi nasional. Sehingga penyebab terjadinya inflasi dan mengalami penurunan dalam pengangkutan volume ekspor.

Bahkan, persediaan bahan mentah ikan di Bitung pun ikut menurun dan menyebabkan para eksportir di Bitung kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekspor.

Padahal pemerintah sangat tau bahwa industri utama di daerah Bitung itu yakni Unit Pengolahan Ikan (UPI). Dengan diberlakukannya kebijakan moratorium kapal asing, itu berdampak pada ketersediaan suplai terhadap raw material bahan baku menurun sampai lebih dari 60 persen. Sehingga para eksportir kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekspor.

Dampak dari kebijakan moratorium kapal asing oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut telah menurunkan jumlah volume ekspor hingga mencapai 15 persen per kuartal I-2015. Impact (pengaruh) sampai 15 persen. Sedikitnya 262 kapal Buatan Luar Negeri dari total 700-an kapal yang selama ini beroperasi di ZEE Arafura dan Natuna lenyap, pergi tak kembali. Ambruk.

Dampak kerugiannya, sangat besar sekali. Rerata perusahaan industri perikanan berhutang Rp50 miliar dan kebanyakan kapal – kapal mereka dijual dalam bentuk besi loakan harganya Rp2.500/kg dengan beratnya 600 – 700 ton.

Pengusaha perikanan terus mengeluh rugi sejak lahirnya kebijakan itu. Mayoritas perusahaan perikanan di Bitung mati suri. Unit Pengelolaan Ikan (UPI) masih beroperasi namun tanpa pasokan bahan baku.

Sebelum ada larangan transhipment, Unit Pengelolaan Ikan (UPI) di Bitung bisa mendapat pasokan 800 ton ikan per bulan yang biasa diantarkan kapal pengangkut dari fishing ground.

Namun jumlah pasokan ikan semakin menurun sejak Desember 2014. Dengan berkurangnya kapal angkut, sekarang tiap satu bulan dapat pasokan sekitar 300 ton. Berkurang jauh.

Pada tahun 2019 ini, pemerintah: KKP harus ada langkah – langkah percepatan, yakni:

1). Mengundang Pemilik kapal eks asing di lokasi-lokasi keberadaan kapal (on the spot) untuk mengimbau melakukan deregistrasi dan scrapping.

2). Mendorong kapal-kapal eks asing yang telah deregistrasi untuk segera meninggalkan perairan Indonesia atau ditutuh/scrap bekerja sama dengan KSOP.

3). Melakukan koordinasi dengan Hubla, Pelindo. Perindo, Kemenkeu, terkait kemungkinan peringanan biaya tambat labuh kapal (Program Amnesti PNBP).

4). Bagi kapal-kapal yang tidak diakui oleh Pemiliknya. dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: (i) disingkirkan oleh Kepala Kantor UPT Pelabuhan, atau (ii) meminta penetapan Pengadilan untuk dijadikan barang milik negara.

Dari langkah-langkah percepatan tersebut, untuk memberikan alternatif jangka panjang dan pendek secara cepat untuk antisipasi kerugian besar, adalah: Pertama: menghimbau pemilik kapal eks asing segera melakukan scrapping dengan kompensasi akan memberikan alokasi izin Kll di ZEEI dan Laut Lepas.

Alasannya: dalam rangka percepatan dan kepastian hukum bagi pemilik kapal. Kendalanya: perhitungan carrying capacity di setiap WPP

Kedua: melanjutkan proses deregistrasi sampai seluruh kapal meninggalkan pelabuhan setempat/di-scrapping. Alasan: pertimbangan demi keadilan hukum, kapaI-kapal sebelumnya telah menempuh proses yang sama. Kendala: proses berjalan lambat karena menunggu kesadaran pemilik untuk melakukan proses deregistrasi.

Edt: Redaksi (AN)