Dana, Iuran dan Biaya Rumah Sakit BPJS Kesehatan Selalu Jadi Masalah

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Realitasnya, iuran BPJS Kesehatan resmi naik mulai 2021”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Meski jumlah peserta BPJS Kesehatan merosot 1,64 juta orang, toh pihak pengelola mengaku bisa surplus triliunan rupiah nilainya pada awal tahun 2021. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengakui ada penurunan jumlah peserta pada 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Bisnis.Com, 13 Januari 2021).

Tak jelas, apakah karena pandemi Covid-19 atau karena kenaikan tingkat nilai iuran yang memberatkan masyarakat itu sebagai penyebab dari menurunnya jumlah peserta BPJS Kesehatan yang membuat 1,64 juta orang keluar sebagai peserta pada tahun 2020. Meski kemudian jumlah peserta mandiri bisa meningkat di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Karena pada akhir 2020, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih terbilang gede, berjumlah 222,46 juta orang. Angka ini berkurang sekitar 1,64 juta orang dibandingkan dengan jumlah pharus a pada 2019 sebanyak 224,1 juta orang.

Rincian dari berkurangnya jumlah peserta BPJS Kesehatan ini terjadi pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan anggaran dari pendapatan belanja daerah (APBD) yang pada 2020 sebanyak 36,16 juta orang, pada tahu 2019 sebanyak 38,8 juta orang.

Atas dasar ini para pengamat menilai dari berkurangnya jumlah peserta tidak terlepas dari pemberlakuan Peraturan Presiden 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan. Meski beban subsidinya dari APBD telah dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Pada mulanya beban itu memang jadi tanggungan pemerintah daerah. Kecuali itu ada juga peserta yang beralih ke segmen mandiri. Dari jumlah peserta pekerja yang menerima Upah (PPU) ini jumlah mereka yang berasal dari Pegawai Negeri juga ikut berkurang menjadi 17,37 juta orang pada 2020, dari jumlah sebelumnya sebanyak 19,32 juta orang pada 2019. Jadi ada pengurangan sekitar 2 juta lebih anggota.

Untuk mereka yang terbilang peserta Bukan Pekerja (BP) jumlahnya pun berkurang jumlahnya menjadi 4,1 juta orang pada 2020. Padahal jumlah mereka sebelumnya sebanyak 5,01 juta pada 2019. Jadi anggota yang berkurang sekitar satu juta orang. Untuk itu auditor dari pemerintah merekomendasikan agar dapat dilakukan data cleansing kepesertaan karena cukup berpengaruh pada agregat total dari data kepesertaan.

Angka penurun jumlah peserta BPJS Kesehatan pada 2020 mencakup 82,51 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang menurut BPS (Badan Pusat Statistik) saat ini berjumlah 269,6 juta jiwa.

Realitasnya, iuran BPJS Kesehatan resmi naik mulai 2021. Adapun penetapan besaran iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Hingga masalah iuran peserta mandiri kelas III untuk naik pada awal 2021. Padahal kenaikan iuran untuk kelas lainnya sudah berlaku sejak Juli 2020 silam.

Aturan ini diterbitkan setelah adanya kenaikan iuran BPJS setelah adanya pembatalan oleh MA (Mahkamah Agung). Tapi pemerintah tetap mengatur besaran iuran peserta mandiri kelas III sebesar Rp42.000. Dan bagi peserta yang sudah aktif sejak Juli 2020 sebagai peserta untuk kelas III, cuma disubsidi sebesar Rp16.500.

Maka itu para peserta masih harus tetap membayar iuran sebesat Rp25.500 tiap bulan. Artinya, pemerintah sudah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 202. Karena subsidi untuk iuran BPJS Kesehatan sekarang cuma sebesar Rp7.000, dan peserta kelas III BPJS Kesehatan tetap harus membayar iuran Rp35.000 setiap bulan.

Sementara untuk Peserta Mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk Kelas I sebesar Rp150.000. Untuk Kelas II sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk Kelas III sebesar Rp35.000. Juga disebutkan atas dasar Perpres 64/2020, hanya peserta mandiri kelas III yang mengalami kenaikan iuran pada 2021.

Edt: Redaksi (AN)