Dana Jamsostek Ketenagakerjaan Terancam Di growong Juga

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Sebab korupsi telah menjadi budaya yang menghancurkan tata krama maupun moral dan etika serta akhlak mulia dan luhur bangsa kita.”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja. Seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, serta untuk jaminan hari tua.

Kalau dana dalam Jamsostek sampai diselewengkan sehingga buruh jadi tertunda pencairan atau pembayaran dananya, maka betapa besar dosa serta laknat yang pantas diterima oleh mereka yang culas itu.

Karena itu wajar usai Kejaksaan Agung menggeledah Kantor Jamsostek dan memeriksa dua pejabat BPJS Ketenagakerjaan, banyak kaum buruh cemas takut duitnya yang kelak mau diminta guna keperluan mendesak ikut raib juga.

Setidaknya kasus yang menimpa Jamsostek telah meresahkan kaum buruh juga. Maka itu kaum buruh langsung melakukan konsolidasi bersama sejumlah serikat buruh untuk membuat sikap sekaligus rancangan aksi yang perlu dilakukan agar Jamsostek tidak sampai dijadikan bancaan seperti dalam sejumlah perusahaan pengelola dana sosial dari dan untuk masyarakat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mendalami kasus hukum BPJS Ketenagakerjaan. (CNBC Indonesia, 22 Januari 2021) terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Penggeledahan kantor BPJS  Ketenagakerjaan, oleh Tim Jaksa Penyidik dari Direktorat Penyidikan Kejagung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sudah memeriksa dua orang direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pemeriksaan saksi guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti untuk perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap para Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspen) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan resmi, Jumat (22/1/2021) menyebut dua Direksi yang diperiksa itu MKS, sebagai Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Dan EA selaku Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Artinya, hampir semua perusahanaan atau badan penghimpun dana dari masyarakat, termasuk Jamsostek pun terancam ikut digrowong juga oleh koruptor di negeri ini yang semakin buas dan menjadi-jadi, hingga sangat lebih berbahaya dari Covid-19. Sebab korupsi telah menjadi budaya yang menghancurkan tata krama maupun moral dan etika serta akhlak mulia dan luhur bangsa kita.

Edt: Redaksi (AN)