Desak Masiroh Kubro, ASMaPi: Jangan Sampai MUI Dianggap Cuma ‘Gertak Sambal’

Foto: Doc. ASMaPi

“Pemerintah, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif secara berjamaah telah bekali-kali melanggar konstitusi”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) bersama Ormas Islam yang hadir di kantor MUI Pusat Rabu (9/9-2020) terlihat ada Ir. Budi Sjafitri ketua Umum Wanita Syaufiah PPTI, juga terlihat Panglima Barisan Tentara Allah PPTI Engkong Putra Gunung Gambir juga terlihat Ketua Persatuan Pengamal Tharikat Islam (PPTI DKI Jakarta) beserta Ormas Islam lainnya, mereka meminta MUI segera menentukan waktu Masiroh Kubro dan menetapkan panglimanya.

Sebab apabila tertunda terus bisa menjadi pukulan balik (back fire) terhadap MUI. Jangan sampai wakil rakyat di DPR dan eksekutif/lenguasa menganggap MUI hanya bisanya Gertak sambal.

Presidium ASMaPi Ustadz Edy Mulyadi mengatakan, rakyat dan ummat Islam Indonesia sudah tidak sabar menanti tindak lanjut dan bukti konkret dari maklumat MUI seputar masiroh kubro (aksi besar-besaran). Pasalnya, kejahatan penguasa terhadap negara dan rakyat Indonesia, khususnya ummat Islam, sudah terlampaui banyak.

“Pemerintah, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif secara berjamaah telah bekali-kali melanggar konstitusi. Mereka terang-terangan mengeluarkan peraturan dan perundangan yang melabrak pembukaan dan pasal2 UUD 1945. Antara lain, disahkannya UU Minerba dan UU No.2/2020 tentang Covid-19. Selain itu juga ada RUU HIP, RUU BPIP, RUU Omnibus law. Semua itu tidak bisa dibiarkan. Rakyat dan ummat benar-benar berharap MUI segera menentukan waktu masiroh kubro dan menetapkan panglimanya,” ujar ustad Edy Ketum ASMaPi bersama Ormas Islam lainnya diterima Wakil Sekjen MUI, KH. Najamuddin Ramli, di kantor MUI, Rabu, 9 September 2020.

Menurut dia, jika MUI terus menunda-nunda penetapan masiroh kubro dan panglimanya, dikhawatirkan rakyat dan ummat yang tidak sabar akan bertindak sendiri-sendiri menghentikan kezaliman penguasa.

Pada kesempatan yang sama, ketua Wanita Syaufiah PPTI meminta agar MUI mengeluarkan Fatwa meminta pemerintah agar segera memulangkan IB HRS ketanah air. Pernyataan senada juga disampaikan Presidium ASMaPi lainnya, Rina Trianingsih. Dia mengatakan, ummat tidak bisa terlalu lama bersabar. Sebagai wadah para ulama yang sangat dihormati, MUI harus segera bersikap lebih tegas.

Menanggapi hal tersebut, KH Najamuddin menyatakan, menyangkut RUU HIP dan BPIP, sikap MUI sudah jelas. Tidak ada kompromi, MUI menolak total.

Tentang masiroh kubro dan panglimanya, lanjut Najamuddin, MUI sudah menggelar lima kali rapat khusus untuk membahas. Namun di internal MUI belum terjadi suara bulat.

“Masih ada beberapa pimpinan MUI yang melankolis, banyak pertimbangan ini dan itu termasuk pemulangan IB HRS MUI pernah telah membicarakan dengan Wapres KH. Maruf Amin,” jelas Wasekjen MUI Pusat itu yg diungkapkan oleh Ibu Budi Sjafitri. (GI)

Edt: Redaksi (AN)