Di Balik Cita Rasa Jagonya Ayam Yang Anda Makan Terselip Duka dan Air Mata Ribuan Pekerja KFC

Foto: Doc. Anthony Matondang

“Situasi seperti ini setidaknya telah dialami seluruh pekerja KFC dengan durasi waktu hampir setahun sejak pandemi Covid-19 dan hingga hari ini belum ada kejelasan, kapan semua ini akan dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja”

Oleh: Anthony Matondang

Jakarta (Bintangtimur.net) – Covid-19 telah menjadi bencana global, tak satupun negara yang lolos dari wabah ini, selain ancaman kesehatan pekerja/buruh juga terancam secara ekonomi, di sisi lain pemerintah dan pengusaha masih belum cukup serius merespon pandemi Covid-19.

Pada tanggal 17 Maret 2020 Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19, nampaknya dalam surat edaran tersebut pemerintah masih menempatkan kepentingan ekonomi dari pada melindungi keselamatan pekerja.

Fakta ini terlihat dalam ketentuan Poin II melaksanakan perlindungan pengupahan, dalam poin 4 menyatakan bagi perusahaan akibat dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam upaya pencegahan Covid-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja maka besaran dan cara pembayaranya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB, Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Sebagaiamana telah kita ketahu bersama PT. Fast Food Indonesia Tbk (KFC) adalah perusahan papan atas yang bergerak dalam bidang makanan dan restoran, pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia yang meraup keuntungan triliunan rupiah setiap tahun. Akan tetapi, kebijakan yang diterapkan untuk buruhnya tidak seindah keuntungan bisnis yang dicapainya.

Dengan alasan pandemi Covid 19, pada bulan april 2020 PT. Fast Food Indonesia, Tbk mengeluarkan kebijakan pemotongan upah dan hold upah, dan membayar THR tidak sesuai dengab ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KFC, dan menunda pembayaran upah lembur buruh.

Akibat dari kebijakan ini, sebagian pekerja KFC mendapatkan upah jauh di bawah Upah Minimum Kota/Kabupaten yang berlaku pada tahun 2020. Untuk diketahui, pemotogan upah, penundaaan pembayaran THR dan upah lembur tanpa persetujuan buruh bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 sebagaiamana diubah dalam kententuan pasal 81 angka 24 Undang-undang Cipta Kerja.

Selain hal tersebut PT. Fast Food Indoneia, Tbk juga mengeluarkan kebijakan Penundaan Pembayaran Tunjangan Kelahiran, Kematian, Pernikahan dan Penghargaan Masa Kerja. Padahal kebijakan ini sudah ditaungkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan penerapan jam kerja 28 jam per minggu bagi pekerja yang dirumahkan dan pekerja store yang tutup sementara.

Situasi seperti ini setidaknya telah dialami seluruh pekerja KFC dengan durasi waktu hampir setahun sejak pandemi Covid-19 dan hingga hari ini belum ada kejelasan, kapan semua ini akan dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja.

Merespon situasi tersebut di atas kami atas nama Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia, (SPBI) SB PT Fast Food Inndonesia, Tbk, mendesak agar:

1). PT. Fast Food Indonesia, Tbk, segera mengeluarkan kebijakan pembayaran upah sebagaimana biasanya, dan segera mengemalikan upah yang selama ini di hold upah.

2). Menghapus kebijakan pemotongan upah dan hold upah.

3). Memberikan Tunjungan Hari Raya 2021 sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

4). Naikkan upah level staff, bayarkan upah lemburnya.

5). Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Dirjenbinawas untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan di PT. Fast Food Indonesia.

Edt: Redaksi (AN)