Din Syamsuddin Radikal? Tak Masuk Akal

Foto: Google

“Bagi yang memahami dunia akademik dan pergerakan Islam, serta memahamai radikalisme secara benar, maka tidak akan ceroboh menuduh Prof Din radikal”

Oleh: M. Hatta Taliwang (Dir Institut Soekarno Hatta)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Hubungan saya dengan Prof Din Syamsuddin sudah lama sehingga saya punya catatan panjang. Tak elok saya ceritakan detail. Singkat saja, saya memang satu daerah dengannya. Jadi saya banyak tahu riwayatnya sejak muda hingga sekarang. Tapi saya tak ingin menceritakan hal -hal yang khusus. Saya hanya ingin ikut menjawab tuduhan terhadap Prof Din yang dituduh radikal.

Sepertinya pelapor Prof. Din Syamsuddin yang mengatas namakan GAR Alumni ITB ke KASN tidak memahami makna radikal dan radikalisme, dan mungkin kurang baca berita di koran, TV, atau media online.

Prof. Din Syamsuddin justru merupakan tokoh Islam moderat. Prof Din adalah penggagas konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Negara Kesaksian) yang kemudian disepakati oleh Muktamar Muhammadiyah 2015 sebagai pedoman umat Islam untuk mengisi Negara Pancasila.

Gagasan ini di pidatokan kembali di Gedung MPR pada 1 Juni 2012 atas undangan Ketua MPR Taufik Kiemas. Pandangan yang sama dipidatokan lagi di Universitas Al-Azhar Mesir pada konperensi internasional tentang pembaharuan pemikiran Islam.

Prof. Din dikenal sering menghimpun para tokoh lintas agama dan berbagai elemen kemajemukan bangsa untuk kerukunan dan kebersamaan. Saya sering di undang pada diskusi-diskusi yang menghadirkan berbagai tokoh lintas agama. Dalam kaitan ini ia juga Prof Din memprakarsai pembentukan Inter Religious Council/IRC Indonesia, dan menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuka Agama-Agama untuk Kerukunan Bangsa yang melahirkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Prof Din juga dikenal sebagai tokoh perdamaian dunia, antara lain dibuktikan Prof Din memprakarsai Pertemuan Puncak Ulama dan Cendekiawan Muslim Sedunia tentang Wasatiyat Islam (Islam Jalan Tengah). Pertemuan yang menghasilkan Pesan Bogor ini sangat penting untuk mengarus utamakan Jalan Tengah dalam beragama.

Juga Prof Din Syamsuddin lewat lembaga yang dipimpinnya yaitu Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations, menyelenggarakan World Peace Forum sebanyak tujuh kali sejak 2006 sd 2018 yang menghadirkan para tokoh dari berbagai negara. Yang terakhir mengangkat tema The Middle Path for The World Civilization, yang antara lain mempromosikan Pancasila untuk menjadi ideologi dunia.

Selanjutnya Prof Din aktif dalam dialog antar agama dan peradaban, bahkan sampai dengan sekarang menjadi President of Asian Conference on Religions for Peace/ACRP yg berpusat di Tokyo, dan Co-President of Religions for Peace International yang berpusat di New York.

Dalam kapasitas ini, Prof Din di undang berpidato di PBB mewakili Islam dalam rangka World Interfaith Harmony Week, dan pada konpererensi Organisasi Katholik Dunia di Assisi di hadapan Paus Fransiscus; berpidato pada General Assembly World Jewish Congress di Buddapest; dan minggu lalu menjadi pembicara pada Perayaan Hari Persaudaraan Sedunia yg diadakan oleh The Higher Committee for Humanity Fraternity. Dan masih banyak lagi fora internasional yang dihadirinya sehingga ia banyak menerima penghargaan dari beberapa negara.

Sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode berturut-turut (2005-2015), Ketua Umum MUI (2014-2015), dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI (2015-2020), Prof. Din Syamsuddin dikenal sebagai tokoh Muslim moderat seperti wawasan keagamaan Muhammadiyah.

Tentu sebagai tokoh Islam dan akademisi Prof. Din Syamsuddin sangat concerned membela kebenaran dan keadilan. Maka ia tidak segan-segan mengeritik penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, yg diyakininya sebagai amar ma’ruf nahyi munkar. Prof terkenal konsisten dengan sikap demikian.

Bagi yang memahami dunia akademik dan pergerakan Islam, serta memahamai radikalisme secara benar, maka tidak akan ceroboh menuduh Prof Din radikal. Kritis atas kebijakan Pemerintah dengan data dan fakta obyektif yang disajikan tidaklah memadai untuk menjadikan itu sebagai hal yang radikal apalagi jika dikaitkan dengan prinsip demokrasi dan UUD45 yg memberi tempat untuk mengemukkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Prof. Din dalam berbagai percakapan dengan kami sering mengatakan sudah selesai dengan dunia, sehingga hemat kami Prof Din dipecat dari ASN dan berhenti mengajar di FISIP UIN Jakarta tidak akan menjadi masalah baginya. Kami yakin banyak Universitas Swasta di dalam dan luar negeri akan menawarkan posisi sebagai dosen.

Dugaan kami justru FISIP UIN Jakarta akan rugi karena Prof. Din Syamsuddin adalah satu-satunya Guru Besar di Prodi Hubungan Internasional saat ini.

Sebenarnya tidak etis jika ada sekelompok alumni sebuah Perguruan Tinggi yang mengadukan dosen/Guru Besar Perguruan Tinggi lain atas alasan yg mengada-ada, tak proporsional dan absurd, misled and misleading.

Bisa saja orang luar ada yang berspekulasi dan berasumsi apakah ulah kelompok ini merupakan bagian dari operasi intelijen atau kerja dari buzzer bayaran, atau disponsori oleh pihak yg diketahui tidak menyukai Prof. Din Syamsuddin berada di MWA ITB sebagai penjelmaan pertarungan aliran keagamaan dan politik di lingkungan kampus.

Dugaan kami, perlakuan tidak adil terhadap Prof Din dengan mendongkelnya dari ASN justru akan membuat Prof Din akan lebih bebas dan leluasa menggerakkan kelompok oposisi menghadapi kedzaliman.

Edt: Redaksi (AN)