Dinasti, Korupsi dan Banjir di Kabupaten Bandung

Foto: Google

“Dayeuh Kolot, Baleendah, Banjaran, Rancaekek dan sekitarnya selalu kebanjiran jika musim hujan. Banjir sudah pasti timbulkan kerugian dan derita warga”

Oleh: Muslim Arbi (Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Sudah sejak lama, banjir di Kabupaten Bandung tidak pernah teratasi. Sejak pejabat-pejabat sebelumnya dan di pimpin oleh Obar Subarna (2000-2010) dan di lanjutkan oleh mantunya, Dadang Naser (2010-2020). Banjir tetap menggenangi Kabupaten Bandung.

Dayeuh Kolot, Baleendah, Banjaran, Rancaekek dan sekitarnya selalu kebanjiran jika musim hujan. Banjir sudah pasti timbulkan kerugian dan derita warga.

Meski pejabat bupati Bandung telah silih berganti, dari mertua, ke anak mantu bahkan sekarang, istri Dadang Naser telah di tetapkan oleh KPUD sebagai Calon Bupati Kabupaten Bandung.

Selain Banjir, pembangun infranstruktur di kabupaten Bandung juga di keluhkan oleh sejumlah kontraktor. Karena hampir semua proyek infrastruktur di Bandung di kuasai oleh perusahaan jaringan Bupati dan Ketua DPRD saat di pimpin Anang Susanto.

Hampir dapat di pastikan praktek KKN, yang diduga dilakukan Bupati Bandung, Dadang Naser selama menjabat dan dugaan kolusi dengan pimpinan dewan saat itu berjalan mulus.

Di beritakan sebelumnya; sejumlah praktek korupsi dana infrastruktur di kabupaten Bandung berjalan aman dan lancar, karena Jaksa yang tangani kasus-kasus korupsinya di ajak umroh. Kasus-kasus yang di beritakan luas itu pun tidak terdengar lagi. Bahkan ada upaya OTT oleh KPK pun, gagal. Dugaan kuat pejabat tersebut adalah bupati yang masih menjabat. Di sinilah kesaktiannya kalau aparat saja bisa dilumpuhkan oleh kekuatan dana haram.

Kok bisa Jaksa dan KPK di buat tidak berkutik oleh calon penghuni hotel prodeo? Apa karena bayaran tinggi? Hal ini patut di sesalkan jika KPK dan Jaksa saja sudah terbeli.

Saat ini Calon Bupati Bandung adalah istrinya Bupati Dadang Naser. Bupati sekarang yang berpasangan dengan Usman Sayogi; Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung sekarang, Kurnia Agustina yang adalah puteri dari Bupati Obar Sobarna, bupati sebelumnya, konon Ibu Hajjah ini sesumbar telah siapkan dana ratusan miliar untuk memenangkan pemilihan bupati, Desember nanti.

Dengan memasang calon wakilnya seorang ASN yang masih menjabat pada Dinas Pendapatan Daerah, apakah tidak mungkin selama menjabat telah mengumpulkan dana-dana yang diduga hasil korupsi bupatinya? Soal ini, kenapa? Kepolisian, KPK dan Kejaksaan tidak mempersoalkan? Mudah bukan mengamatinya? Pencalonan Usman Sayogi pernah di protes oleh aktivis saat berdemo ke KPU setempat.

Jika, kepolisian, KPK dan Kejaksaan juga berdiam diri atas dugaan kasus KKN di Kabupaten Bandung, ini kasus-kasus korupsi akan lestari, lancar dan aman. Dan dinasti politik akan tetap langgeng. Karena tidak mungkin seorang bupati yang di jabat istrinya, akan bongkar aib dan dosa suaminya dan memenjarakannya.

Dan jika pelestarian dinasti dalam kekuasaan di Kabupaten Bandung tetap berjalan aman, lancar dan terkendali. Maka pembangunan di Kabupaten Bandung tidak akan mengalami kemajuan yang berarti.

Dan Warga di Kabupaten Bandung akan tetap menderita kebanjiran yang terus menerus tanpa solusi berarti. Dan nampak nya praktek-praktek korupsi pun hampir dapat di pastikan tetap subur dan makmur tetapi tetap berpenyakit. Karena dana hasil KKN adalah dana haram.

Edt: Redaksi (AN)