DPP KNPI Dukung KKP Ekspor Lobster

Foto: (Ist)

“Permen yang di buat Menteri sebelumnya itu justru menjerat nelayan kita sendiri”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam ekspor benih dan obster. Peluang ekspor lobster dinilai mampu meningkatkan devisa negara.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Sugiat Santoso, Kamis (19/12). Sugiat mendukung langkah Edhy Prabowo sebagai Menteri kelautan untuk mengkaji pelaksanaan ekspor benih dan lobster. Katanya, langkah Edhy terkait ekspor benih dan lobster adalah murni untuk menyelamatkan hajat hidup nelayan yang menggantungkan hidupnya dari budidaya lobster.

“Sejak 2016 lalu para nelayan budidaya lobster gigit jari karena keluarnya Peraturan Menteri (Permen) nomor 56 terkait larangan penangkapan benih lobster. Para nelayan tidak bisa menjual lobster ke luar karena terganjal aturan, namun disisi lain, penyelundupan lobster marak terjadi dan terus berlangsung. Itu sama halnya dengan kita memiskinkan nelayan kita, namun memelihara mafia dengan aturan yang membuat nelayan tidak bergerak,” tegasnya.

Sugiat mengatakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat menaksir kerugian negara dampak dari penyelundupan lobster tersebut, nilainya sangat fantastis hingga ratusan miliar. Itu yang ketahuan, dan pasti lah yang tidak ketahuan itu jumlahnya jauh lebih besar.

“Permen yang di buat Menteri sebelumnya itu justru menjerat nelayan kita sendiri. Bisa saja, ada elit yang memanfaatkan aturan ini untuk memonopoli pasar lobster. Atau malah kita curiga dengan pihak-pihak yang meributkan rencana Edhy dalam melakukan ekspor lobster karena merasa bisnisnya terganggu,” tegas Sugiat.

Menurut Sugiat, niat Menteri Edhy ingin mengkaji ini sebenarnya dengan harapan agar nelayan dapat berdaya dan bangkit kembali, lalu benih lobster tetap terjaga dengan pembudidaya yang baik karena sudah bisa kembali dipasarkan.

Menurut Sugiat, peraturan Menteri itu idealnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“Pasal 33 UUD jelas mengatakan bahwa bumi, air dan kandungan di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, benih lobster adalah kekayaan alam yang harus bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam hal ini nelayan,” tegasnya.

Sugiat meyakini, Menteri Edhy tidak akan gegabah dalam mengeluarkan keputusan dan pasti melewati kajian dengan pendekatan perekonomian nelayan.

Menurutnya, Edhy tidak punya bisnis lobster, tidak pula punya bisnis transportasi pengangkut lobster. Dia tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa beban kepentingan dan demi kemakmuran nelayan. (AF)

Edt: Redaksi (AN)