DPR: Daripada Impor Pemerintah Fokuskan Produksi Dalam Negeri


Foto: (Ist)

“Mengingat saat ini jumlah stok per maret 2020 119.834, 49 Ton GKP. Sedangkan kebutuhan per bulan gula konsumsi rata-rata yaitu sebanyak 229.087 ton secara nasional, tentunya hal ini perlu diambil langkah kebijakan yang tepat,”

Jakarta (Bintangngtimur.net) – Izin impor untuk kebutuhan Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 438.800 ton hingga Mei 2020 oleh Menteri Perdagangan (Mendag) telah dikeluarkan.

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneaia (DPR RI), Daniel Johan mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Logistik), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) untuk melakukan kajian mendalam terkait urgensi impor GKP tersebut.

“Mengingat saat ini jumlah stok per maret 2020 119.834, 49 Ton GKP. Sedangkan kebutuhan per bulan gula konsumsi rata-rata yaitu sebanyak 229.087 ton secara nasional, tentunya hal ini perlu diambil langkah kebijakan yang tepat,” kata Daniel dalam keterangannya, Jumat (6/3/2020).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun meminta Kementan untuk membantu petani gula meningkatkan hasil produksinya, mengingat saat ini beberapa daerah sudah memasuki musim giling, sehingga kesejahteraan petani dapat menjadi prioritas utama dibandingkan melakukan impor.

“Pemerintah harus mengedepankan transparansi penyerapan gula apabila dilakukan impor, sehingga petani dan masyarakat umum dapat mengetahui pihak mana saja yang mendapatkan gula impor tersebut dan untuk keperluan apa saja,” tutur Daniel.

Pemerintah dalam mengambil kebijakan diingatkan Pria dari Dapil Kalimantan Barat ini agar selalu berpihak dan mengutamakan kesejahteraan petani gula dalam negeri ketimbang pengusaha atau sejenisnya.

Kesejahteraan petani, lanjut Daniel menjelaskan bukan hanya soal murahnya bibit dan pupuk, tetapi pemerintah melalui Kemendag dapat mengambil sikap mengatasi masalah harga gula dan stok pangan tetapi nasib petani tebu harus diperhatikan nasibnya.

“Lebih baik Pemerintah fokus untuk meningkatkan pendapatan petani lokal dan melakukan upaya jangka panjang yang terus dapat meningkatkan hasil produksi gula dalam negeri,” tuturnya.

“Gula dalam negeri harus diserap 100 persen dan gula rafinasi jangan sampai bocor untuk konsumsi langsung masyarakat. Impor alternative terakhir jika dalam pasokan dalam negeri benar-benar tidak bisa dipenuhi. Nasib petani harus diutamakan,” timpa Daniel.

Daniel pun menambahkan pemerintah juga harus bekerja dengan lugas dan tegas untuk mengawasi semua stok di gudang-gudang baik di jawa dan luar jawa untuk meminimalisir adanya oknum yang masih menyimpan stok milik pedagang besar (titip) untuk segera dikeluarkan ke masyarakat saat sangat dibutuhkan.

“Bilamana memang ada yang berani menimbun atau menahan stok gula harus ditindak dan dapat dikenakan pasal penimbunan. Jadi pemerintah banyak langkah yang dapat dilakukan ketimbang harus impor. Impor merupakan langkah akhir bilamana memang rill stok habis,” pungkasnya. (AW)

Edt: Redaksi (AN)