Fahri Hamzah: Pemindahan Ibu Kota Harus Ubah Lebih 8 UU

Foto: (Ist)

“Saya menyayangkan kurangnya ahli tata negara di sekitar Presiden, sehingga Presiden tidak menjalankan suatu proses ketatanegaraan yang resmi dan lazim”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota baru. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Jokowi tidak menjalankan prosedur yang lazim saat membuat keputusan tersebut.

“Saya menyayangkan kurangnya ahli tata negara di sekitar Presiden, sehingga Presiden tidak menjalankan suatu proses ketatanegaraan yang resmi dan lazim. Proses ketatanegaraan yang lazim kan ada tahapannya,” kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).

Padahal, menurut Fahri, untuk memindahkan ibu kota harus dibicarakan dulu kemungkinan perubahan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Paling tidak, kata dia, ada delapan aturan yang harus diubah untuk memindahkan ibu kota.

“Kalau di UUD, dia harus menarik dan mem-propose ke MPR untuk diadakan sidang istimewa. Tapi kalau di UU, dia harus selesaikan naskah akademiknya dulu, lalu sosialisasi di tingkat pemerintah, baru bicara dengan DPR di komisi-komisi di mana UU itu harus diubah,” tutur Fahri.

“UU yang harus diubah untuk perpindahan ibu kota itu ada lebih dari delapan UU, dalam kajian sementara yang saya temukan,” imbuhnya.

Salah satunya adalah aturan soal lembaga mana saja yang wajib berkantor di ibu kota. Saat ibu kota dipindah dari Jakarta ke Kalimantan, maka aturan dalam UU tersebut juga harus diubah.

“Nah perubahan inilah yang dibicarakan secara perlahan dan diputuskan bersama dengan DPR. Enggak bisa dia, ‘saya mau pindah ke sini’, enggak bisa begitu,” tegas Fahri.

Untuk itu, ia menduga banyak orang di sekitar Jokowi yang bekerja dengan prinsip asal bapak senang (ABS). Menurutnya, pemindahan ibu kota harus dengan perencanaan matang, naskah akademik, dan perubahan UU.

“Mohon maaf Bapak Presiden, nggak gitu caranya Pak, mesti bikin UU dulu, mesti bikin kajian, naskah akademik dulu, nggak ada. Saya sudah lihat paper-nya segala macam, enggak ada. Paling tidak kalau dia menimbang apa yang dilakukan oleh Bung Karno,” terang Fahri.

“Bung Karno enggak pernah pengin pindah ke Kalimantan, nggak pernah. Itu mah ngarang-ngarang aja. Yang benar itu, kesimpulan Bung Karno, setelah pulang dari Amerika tahun 57 itu yang harus dibaca, itulah konsepsi daerah khusus ibu kota itu. Itu enggak bisa diubah sembarangan, durhaka nanti sama Bung Karno,” tutupnya.

Edt: Redaksi (AN)