FKP2B Gelar Silaturahmi Bersama Dr. Rizal Ramli Secara Virtual

Foto: Doc. FKP2B

“Konsumsi masyarakat sulit naik, karena masyarakat menengah atas menahan konsumsi selama pandemi, sementara masyarakat miskin (60% dari populasi), tidak ada tabungan, hanya tergantung stimulus,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Dalam rangka menyambut tahun 2021 Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) mengadakan acara silaturahmi disertai diskusi tentang isu Ekonomi 2021 dan Multi Krisis, sebagai keynote speaker secara virtual Dr. Rizal Ramli mantan Menko Perekonomian era Gusdur dan juga mantan Menko Maritim sebelum LBP, serta narasumber ekonom Dr. Anthony Budiawan di The Shadow Café Bandung (7/1).

Pada kesempatan tersebut hadir Dewan Penasehat FKP2B, Tjetje Padmadinata, Popong Otje Djundjunan, Dr. H. Brigjen Pur. Nasuka, Dr. Ir. Memet Hakim. Dewan Presidium Dindin S. Maolani, SH. Letjen TNI Pur. Yayat Sudrajat, SE. Memet Hamdan, SH., Msc. dan Prof. Dr. Sanusi Uwes serta dihadiri pengurus lengkap FKP2B.

Menurut Sekjen FKP2B Syafril Sjofyan, memasuki tahun 2021 disertai dengan keprihatinan yang sangat mendalam tentang bencana pandemi Covid-19 dan krisis multi dimensi yang dialami Indonesia saat ini. Pandemi Covid-19 di Indonesia masih gelombang pertama namun ibarat lagu naik-naik kegunung, tinggi-tinggi sekali, namun pemerintah dalam mengatasi multi krisis tidak siap, tidak mampu ibarat jualan tahu bulat, digoreng dadakan.

Foto: Doc. FKP2B

“Jumlah dokter yang meninggal karena terinfeksi Covid-19 sudah sebanyak 237 orang. Angka itu disebut sebagai yang paling tinggi di Asia dan masuk urutan lima besar di dunia,” kata Syafril Sjofyan.

Presidium Dindin Maolani SH, dalam sambutannya mengatakan tahun 2020 merupakan tahun skandal perundangan-undangan, pembentukan UU Covid, UU Minerba, UU KPK, UU Cipta Kerja, tidak partisipatif, tidak mau menerima masukan, kampus-kampus tidak dilibatkan, ditinjau dari pelaksanaanya selalu Darurat hanya mengutamakan aspek ekonomi/ investor dan hanya memaksakan kehendak serta memasukan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti RUU HIP dan RUU BPIP.

“Dalam penegakan hukum sangat buruk, kekerasan dan pembunuhan oleh aparat sangat kasat mata, masyarakat dibelah dengan ketidak adilan penegakan hukum, menyangkut kesadaran masyarakat sangat rendah karena tidak ada panutan yang bagus yang bisa diikuti, sehingga masyarakat tidak lagi hormat pada hukum, pada dasarnya di era rezim Jokowi hukum sangat memprihatinkan, rapornya merah,” ujar Dindin yang juga adalah salah satu pendiri YLBHI bersama alm. Adnan Buyung Nasution.

Presidium Dindin Maolani SH melanjutkan, di tahun 2021 jika tidak ada perubahan yang signifikan akan terjadi damage/ kerusakan, bisa terjadi pembangkangan civil, karena rezim ini selalu salah tentang hukum.

Foto: Doc. FKP2B

Sementara itu Dr. Rizal Ramli sebagai keynote speaker membandingkan para pendiri republik dulu mengutamakan modal sosial seperti visi, misi, karakter, ilmu, dan kapasitas kepemimpinan inilah yang dapat mengubah dan memerdekakan Indonesia.

“Tapi hari ini modal para politisi dan pemimpin hanya finansial, dan itulah yang sangat merusak, kerusakan terjadi juga karena adanya pembusukan serta pembunuhan demokrasi. Bagaimanapun Perubahan harus terjadi karena jika tetap masih menggunakan cara yang sama Indonesia akan tetap berjalan ditempat, multi krisis tidak akan teratasi secara cepat,” katanya.

Menurut Ekonom dari PEPS Dr. Anthony Budiawan dalam presentasinya Pengendalian Pandemi Gagal, sejak pertengahan Desember 2020, positive rate 20%++, 6 Januari 2021: rekor positif harian dengan 8.854 kasus, jumlah tes sangat rendah,PSBB Jawa-Bali: 11 Januari 2021-25 Januari 2021. Pandemi diperkirakan tidak tuntas hingga akhir tahun 2021 sampai ekonomi anjlok, sektor pariwisata anjlok, konsumsi masyarakat menengah atas stagnan, PHK meningkat dan daya beli turun.

“Konsumsi masyarakat sulit naik, karena masyarakat menengah atas menahan konsumsi selama pandemi, sementara masyarakat miskin (60% dari populasi), tidak ada tabungan, hanya tergantung stimulus,” lanjut Dr. Anthony.

Selanjutnya ada risiko moneter 2021 yakni BI tidak bisa menurunkan suku bunga pinjaman, kebijakan moneter trganwggu: korelasi suku bunga acuan dan suku bunga kredit hilang, kebijakan moneter tidak berfungsi baik, tidak efektif serta relaksasi likuiditas tidak berfungsi.

“Debt Service Ratio (tier 1): 25%-30%; batas aman menurut World Bank <15%. Rasio ULN terhadap ekspor: sekitar 200 persen; sangat tinggi. Dapat disimpulkan Kebijakan moneter tersandera kondisi Keuangan negara yang buruk tersebut praktis akan bangkrut,” tegas Dr. Anthony.

Dr. Antony Budiawan menutup penjelasanya tentang adanya bahaya laten sektor moneter, yakni PERPPU Bank Indonesia di bawah eksekutif tentang pembentukan Dewan Moneter serta terjadinya defisit tidak terbatas setelah 2022. (KR)

Edt: Redaksi (AN)