Forum Kedaulatan NKRI Gelar Pertemuan Dengan Panglima TNI/ TNI-AD

Foto: Doc. Forum Kedaulatan NKRI

“Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Asisten Teritorial Mabes AD Brigjen TNI Toto yang didampingi oleh Kol TNI Wastono dan Mayor Teguh,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Setelah beberapa waktu lalu beraudiensi dengan Baintelkam Mabes Polri(14/7/2020) dilanjutkan dengan Pimpinan MUI Pusat 21/7/2020, maka pada hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, Forum Kedaulatan NKRI diterima oleh Pimpinan Mabes AD di Jl. Veteran Jakarta.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Asisten Teritorial Mabes AD Brigjen TNI Toto yang didampingi oleh Kol TNI Wastono dan Mayor Teguh, keduanya mewakili Kepala Staf AD yang sedang ada tugas ditempat lain.

Foto: Doc. Forum Kedaulatan NKRI

Forum yang terdiri dari praktisi hukum, aktivis pergerakan, pengamat politik dan kebangsaan, serta aktivis dakwah ini menyampaikan hal berkaitan dengan RUU HIP yang berganti RUU BPIP beserta latar belakang dan implikasinya terhadap stabilitas masyarakat, bangsa, dan negara.

Pernyataan Sikap resmi Forum Kedaulatan NKRI berisi lima butir, berikut pernyataan sikap yang dimaksud:

Pertama, berkaitan dengan eskalasi gerakan faham komunisme maka TNI bersama rakyat diharapkan memperkuat kebersamaannya. Perjuangan kaum komunis biasa diawali dengan gerakan politik untuk kemudian militer. Peran negara Cina tidak dapat dianggap kecil.

Kedua, pengaruh TNI khususnya AD terhadap kebijakan Pemerintah cukup besar, karenanya terhadap penyelundupan ide melalui RUU HIP yang kemudian RUU BPIP harus diwaspadai secara seksama. Rakyat sebagian besar menolak RUU ini. Kajian strategis TNI AD dapat memberi input bagi dicabutnya RUU tersebut.

Ketiga, Tap MPR No VI/MPR/2000 yang memisahkan TNI dengan Polri dapat berimplikasi pada pengecilan peran TNI. Meski perlu antisipasi atas pihak yang mencoba merenggangkan hubungan dan adu domba, namun keseimbangan antara TNI dan Polri harus dibangun. Peran berlebihan Polri tidak boleh terjadi.

Keempat, mendesak Panglima TNI khususnya KSAD untuk mendalami lebih jauh akan dampak dan bahaya desintegrasi akibat pergerakan “Pancasila 1 Juni 1945”. Pergerakan ini dapat melemahkan dan merongrong wibawa Pancasila 18 Agustus 1945 dan UUD 1945.

Kelima, TNI diharapkan dapat memahami dan menangkap aspirasi kuat dari masyarakat yang menginginkan agar dapat kembalinya UUD 1945 secara murni sebagaimana aslinya. Masyarakat melihat Amandemen UUD 1945 telah membuka celah bagi berkembangnya faham liberalisme dan kapitalisme.

Foto: Doc. Forum Kedaulatan NKRI

Dialog tersebut bersifat terbuka dan secara kekeluargaan, pimpinan pertemuan pun menyambut baik aspirasi Forum dan berjanji untuk menyampaikan hal itu lebih lanjut kepada KASAD beserta jajaran lainnya yang kompeten.

Forum Kedaulatan NKRI berharap agar jalinan komunikasi dapat berlanjut demi kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. (AF)

Edt: Redaksi (AN)