Fuad Bawazier Ajukan Usulan Penundaan Pilkada Serentak 2020

Foto: Google

“Demi menjaga dari terinfeksi Covid-19, sebaiknya pemilih menolak datang ke TPS untuk Pilkada. Karena TPS bisa jadi klaster baru,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Usulan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 juga diajukan politikus senior, Fuad Bawazier. Alasan utamanya, melaksanakan Pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 ini hanya akan ciptakan klaster penularan baru.

Usulan ini diajukan Fuad seiring belum ada pernyataan tegas dari pemerintah dan KPU untuk menunda pesta demokrasi tanah air tersebut. Padahal angka kasus Covid-19 sejauh ini belum menunjukkan tren penurunan.

“Demi menjaga dari terinfeksi Covid-19, sebaiknya pemilih menolak datang ke TPS untuk Pilkada. Karena TPS bisa jadi klaster baru,” kata Fuad Bawazier melalui keterangannya kepada Redaksi Bintangtimur.net, Senin (21/9).

Menurut Fuad, siswa sekolah dan mahasiswa telah belajar dari rumah. Karyawan juga melakukan Work From Home (WFH). Berbagai aturan yang melarang kerumunan pun sudah dibuat. Sehingga aneh jika pemerintah tetap melaksanakan Pilkada yang pasti akan memancing terjadinya kerumunan.

“Terlalu berisiko bagi pemilih untuk datang ke TPS,” tegasnya.

Kalaupun Pemerintah dan KPU tetap akan melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun ini, Fuad pun mengusulkan sistem online.

“Karena itu KPU harus bisa atur pemilu dengan sistem online. Jika tidak bisa, sebaiknya Pilkada ditunda lagi. Atau menghadapi risiko para pemilih terpaksa tidak memilih karena tidak mau datang ke TPS,” terang mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII tersebut.

Fuad pun menegaskan, usulan penundaan Pilkada ini bukan untuk memboikot, apalagi makar. Lebih jauh lagi, usulan ini adalah demi keselamatan dan kebaikan seluruh masyarakat.

“Ini bukan memboikot Pilkada apalagi makar, tapi demi kesehatan. Demi kebaikan bersama. Jadi mohon jangan tuduh macam-macam kepada kami yang menolak Pilkada atau menolak datang ke TPS,” tandasnya.

Di sisi lain, analisis politik senior Rahman Sabon Nama pun turut angkat bicara. Dia mengatakan bahwa ternyata presiden dan pimpinan parpol tak faham is iPerpu No. 2/2020 maupun UU No. 6/2020.

“Ternyata Presiden Joko Widodo dan para Politisi di DPR serta pimpinan Parpol tidak faham isi Perpu No. 2/2020 maupun UU No. 6/2020. Dalam penjelasannya disebutkan apabila Pandemi Covid-19 belum dinyatakan berakhir, maka Pilkada Serentak Desember 2020 ditunda,” kata Rahman Sabon Nama menambahkan. (APL)

Edt: Redaksi (AN)