HPN 9 Februari Atau 13 Desember, Siapa yang Monopoli Sejarah?

Foto: Doc. Muhhamad Abubakar

“Berbicara Pers kita lansung teringat kepada Belanda, karena kata barasal dari bahasa Belanda”

Oleh: Muhammad Abubakar (Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Provinsi Aceh)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Pers Indonesia sudah ada sejak lahirnya kantor berita ANTARA pada 13 Desember 1937 di masa perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya Pers Indonesia sudah berumur 94 tahun. Lalu bagaimana Hari Pers Nasional (HPN) yang di peringati sekarang, yang jatuh pada tanggal 9 Februari.

Kalau di lihat dari sejarah, 9 Februari bukanlah hari pers nasional, melainkan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1946 yang ditetapkan oleh Presiden kedua Republik Indonesia Suharto pada tahun 1985.

Berbicara Pers kita lansung teringat kepada Belanda, karena kata barasal dari bahasa Belanda.

Dilihat dari kata media massa, “media adalah bagian komunikasi antara manusia (human communication) dalam arti, media merupakan saluran atau sarana untuk memperluas jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia.

“Indonesia lebih cocok disebut hari media massa dari pada menggunakan kata Pers yang berasal dari bahasa Belanda”.

Sedangkan Undang-Undang Pers lahir di masa pemerintahan kedua Republik Indonesia Soeharto, melalui UU Nomor 11 tahun 1966. Kemudian Soeharto melakukan revisi menjadi UU Nomor 21 tahun 1982, melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Ketua Dewan Pers Muhammad Yunus Yosfiah yang juga Menteri Penerangan Republik Indonesia kala itu, kembali melakukan revisi yang kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers.

Lahirnya UU Nomor 40 tahun 1999 harus diakui Pers Indonesia sudah terlepas dari belenggu pemerintah. Target kemerdekaan Pers melalui UU Nomor 40 tahun 1999 belum seutuhnya Pers Indonesia merdeka karena masih terdapat pasal-pasal yang tercecer.

Targetnya belum tuntas, malah menjadi persoalan baru. Salah satu poin yang masih menjadi ancaman bagi kemerdekaan Pers di Indonesia yaitu tentang perlindungan terhadap wartawan.

“Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pokok Pers masih berseberangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam melindungi wartawan, sehingga tidak sedikit wartawan yang terancam di bui jeruji besi lantaran berita yang dia tulis”.

Dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tidak tidak dibahas tentang pencemaran nama baik dan fitnah, pasal inilah yang salah satunya dianggap tercecer yang sangat merugikan kuli tinta.

Padahal Undang-Undang Pers khusus (lex specialis), namun dalam UU Nomor 40 tahun 1999 sendiri tidak pernah menyebutnya bersifat khusus. “Artinya Undang-undang pokok Pers masih banyak bolong yang sangat merugikan perusahaan Pers dan wartawa”.

“Mau tidak mau, revisi adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan perusahaan Pers dan wartawan”.

Walaupun sudah ada kode etik jurnalistik, etika dan hukum masih bercampur baur, hal itu sangat merugikan wartawan dan perusahaan Pers di Indonesia.

Edt: Redaksi (AN)