ICW dorong KPK Telusuri Aliran Dana Korupsi Bansos Covid-19

Foto: Google

“ICW mendorong KPK agar menelusuri pihak lain yang berpotensi terlibat atau menerima aliran dana hasil suap atau penerimaan hadiah,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri pihak lain yang berpotensi terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.

ICW meminta KPK tidak hanya berhenti pada Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan mengusur aliran dana korupsi Bansos.

“ICW mendorong KPK agar menelusuri pihak lain yang berpotensi terlibat atau menerima aliran dana hasil suap atau penerimaan hadiah,” kata Peneliti ICW Dewi Anggraini dalam keterangan tertulis, Senin (7/12).

Lebih lanjut, Dewi mendorong KPK menelusuri kemungkinan Mensos dan pejabat lain di Kemensos juga menerima suap pada pengadaan paket sembako.

Dewi menduga, praktek serupa telah terjadi sejak lama mengingat bansos sembako Covid-19 telah diadakan sejak April 2020.

Tak hanya itu, ICW juga mendorong agar KPK menelusuri terjadinya praktek korupsi PBJ (Pengadaan Barang Jasa) serupa di kementerian/ lembaga lain yang juga menangani PBJ penanganan Covid-19.

“ICW mendorong Kemensos dan kementerian/ lembaga lain serta pemerintah daerah terbuka dalam PBJ penanganan Covid 19, khususnya terkait rencana, realisasi, dan distribusi pengadaan,” kata Dewi.

Di sisi lain, Dewi menilai bahwa OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat Kemensos dan penetapan tersangka kepada Juliari, merupakan momentum pemerintah memperbaiki PBJ penanganan Covid-19.

Dewi mengatakan sejak awal program bansos dan penanganan Covid-19 lainnya, seperti belanja alat keselamatan kesehatan, ICW telah memetakan potensi masalah dan menyampaikan rekomendasi kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial,

“Masalah tersebut setidaknya terkait PBJ yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan distribusinya,” ucap dia.

Terkait bansos, ia menyebut ICW menemukan adanya masalah distribusi. Misalnya adanya pemotongan, pungutan liar, inclusion dan exclusion error akibat pendataan yang tidak update, hingga politisasi.

Ke depan, ia pun mendorong agar PBJ direncanakan serta dikelola secara transparan, misalnya menginformasikan perencanaan pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan mempublikasikan realisasi pengadaan.

“Dengan begitu, publik dapat mengawasi apakah pengadaan telah dilakukan dengan mematuhi ketentuan pengadaan,” ujar dia.

KPK diketahui telah menetapkan lima tersangka terkait kasus korupsi program bansos penanganan Covid-19.

Mereka yakni Mensos Juliari P Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Dalam kasus korupsi ini, Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Bansos. Keduanya lalu menunjuk langsung para rekanan yang dilibatkan dalam proyek bansos itu.

Dari upaya itu, fee yang disepakati untuk tiap paket bansos sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket Bansos. (APL)

Edt: Redaksi (AN)