ICW: Pemerintah Makin Abai Terhadap Perlindungan Tenaga Kesehatan

Foto: Google

“Dalam surat tersebut tercantum besaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang dipotong oleh pemerintah,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan yang terdiri Indonesia Corruption Watch (ICW), LaporCovid19, Lokataru Foundation, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap pemerintah abai terhadap perlindungan tenaga kesehatan.

Peneliti ICW Wana Alamsyah menjelaskan, kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 kembali menuai persoalan. Pada 1 Februari 2021 lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengenai permohonan perpanjangan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menangani Covid-19.

“Dalam surat tersebut tercantum besaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang dipotong oleh pemerintah,” jelas Wana dalam keterangan tertulis yang diterima Priangantimur, Rabu, 3 Februari 2021.

Besaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan kata dia, telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447 tahun 2020 (Kepmenkes 447/2020). Dalam aturan tersebut besaran insentif yang didapatkan oleh tenaga kesehatan bervariasi: Dokter Spesialis Rp15 juta; Dokter Umum dan Gigi Rp10 juta; Bidan dan Perawat Rp7,5 juta; dan Tenaga Medis Lainnya Rp5 juta.

“Mirisnya, dalam surat yang dikirimkan oleh Menteri Keuangan, insentif yang berhak didapatkan oleh tenaga kesehatan dipotong 50 persen,” tandasnya.

Tak hanya itu sambung Wana, akhir Januari lalu, Indonesia menduduki peringkat atas se-Asia dengan kasus aktif terbanyak yakni 174.083 kasus. Buruknya tata kelola tidak diimbangi dengan politik anggaran yang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19.

“Alih-alih memperbesar anggaran kesehatan, pemerintah di tahun 2021 malah menaikkan anggaran infrastruktur sekitar 67 persen atau menjadi sebesar Rp 417,4 triliun dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp 281,1 triliun,” paparnya.

Dia mengungkapkan, dalam APBN 2021, anggaran untuk bidang kesehatan khususnya penanganan Covid-19 mengalami penurunan cukup drastis. Tahun 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan khusus Covid-19 sebesar Rp 87,55 triliun. Sedangkan tahun 2021 anggaran tersebut turun menjadi Rp 60,5 triliun. “Pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan ini diduga disebabkan adanya penurunan alokasi anggaran untuk Covid-19,” ungkapnya.

Buruknya tata kelola penanganan Covid-19 oleh pemerintah tambah Firdaus, juga terlihat pada aspek realisasi anggaran penyaluran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Per tanggal 11 Desember 2020, pemerintah baru menggelontorkan insentif tenaga kesehatan kepada 485.557 orang dengan total anggaran sebesar Rp 3,09 triliun.

Baca Juga: Sebagai Daerah Wisata Berkelas Dunia, Kakesbangpol Dedih: Perlu Ada Kantor Perwakilan Imigrasi di Pangandaran

“Sedangkan santunan kematian baru diberikan kepada 153 keluarga atau 20 persen dari 647 tenaga kesehatan yang meninggal dengan anggaran sebesar Rp 46,2 miliar,” terangnya.

Masih banyaknya tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif dan santunan kematian salah satu penyebabnya karena belum tata kelola data yang dimiliki oleh pemerintah buruk.

Berdasarkan data LaporCovid-19 per tanggal 26 Januari 2020, ada sekitar 75,6 persen atau sekitar 120 orang dari 160 tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif. Sedangkan 24 persen lainnya menerima insentif namun tidak sesuai dengan Kepmenkes 447/2020.

Menilik laporan dan kondisi tersebut, Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan menyampaikan sejumlah desakan kepada pemerintah, di antaranya:

  1. Pemerintah membatalkan kebijakan terkait pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan;
  2. Pemerintah segera merealisasikan pemberian insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan;
  3. Pemerintah harus segera memperbaiki data terkait dengan penyaluran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan;
  4. BPK, KPK segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran penanganan Covid-19. (APL)

Edt: Redaksi (AN)