Idealnya Pemerintah Beri Bantuan Bagi Buruh Yang Terkena PHK

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Sebab ragam macam tindak kejahatan yang terus terjadi jelas menunjukkan gejala dari himpitan kebutuhan hidup yang semakin terdesak dan mendesak”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Pemerintah harus segera tanggap dalam mengatasi masalah buruh yang sudah jutaan jumlahnya terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat pandemi Cobid-19 yang telah setahun lamanya hingga membuat macet beragam bentuk pekerjaan serta usaha. Jika tidak, jutaan jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya ini —ditambah oleh angkatan kerja baru yang terus bertambah— bisa menjadi bencana yang tidak pernah bisa dibayangkan.

Sebab ragam macam tindak kejahatan yang terus terjadi jelas menunjukkan gejala dari himpitan kebutuhan hidup yang semakin terdesak dan mendesak. Karena itu sikap tanggap yang bijak bagi pemerintah patut memberikan perhatian ekstra pada tenaga kerja dari sektor industri dengan cara memberi arahan kepada jutaan buruh yang ter-PHK itu untuk membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian atau kelautan, seperti dari mana saja tempat asal mereka semula.

Misalnya dengan cara mengalihkan bantuan sosial dengan nilai yang agak lebih besar bagi kaum buruh yang bersedia kembali ke desa serta mau membuka usaha sendiri di bidang pertanian atau perkebunan. Toh, sangat mungkin pemberian dari subsidi dalam bentuk modal awal bagi mereka yang mau membuka lahan pertanian seperti berkebun dengan beragam pilihan mulai dari ibu kayu atau kacang kedele hingga padi di sawah atau di ladang. Karena hasilnya dalam waktu relatif singkat dapat segera menghasilkan nilai tambah, dan prospeknya bisa membangun ketahanan dan pertahanan pangan bangsa dan negara Indonesia.

Jika saja gerakan serupa dapat dilakukan secara massif serta bisa dikelola dengan baik, sungguh dapat menjadi gerakan budaya yang lebih baik dalam usaha membangun kembali budaya masyarakat agraris dan maritim kita yang hilang. Kecuali itu bantuan atau subsidi yang bisa diterima dengan nilai yang cukup untuk mengolah lahan perkebunan milik mereka atau dengan cara menyewa, pasti akan memberi nilai tambah.

Karena bentuk bantuan sosial yang diberikan itu tidak sekedar konsumtif sifatnya seperti yang dilakukan sekarang, tetapi bantuan untuk alih pekerjaan ini akan bernilai produktif, karena mengolah lahan untuk pangan atau buah-buahan yang sangat banyak diperlukan pada masa pandemi Covid-19 yang semakin ganas sekarang ini. Sementara untuk bekerja secara normal tidak bisa dilakukan. Tentu saja akibatnya bukan cuma perusahaan yang bangkrut, tetap buruh pun kehilangan pekerjaan.

Jadi upaya untuk memetik hikmah dari malapetaka yang tengah dihadapi bangsa Indonesia sekarang —seperti Covid-19 dan bencana alam lainnya yang silih berganti— bantuan yang lebih baik adalah membangun basis ekonomi keluarga terlebih dahulu dengan memberi peluang usaha sendiri kepada warga masyarakat seraya memberi bantuan dana seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Sebab hanya dengan begitu sikap mandiri masyarakat dapat dibangkitkan guna ikut serta menopang ketahanan maupun pertahanan pangan kita yang tangguh dan kuat sekaligus untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak asing. Setidaknya jutaan ton impor beras, kacang kedele dan jagung hingga gula dan garam sudah saatnya dapat dihasilkan oleh petani kita sendiri.

Demikian juga potensi laut kita yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga soal benur pun terus jadi masalah karena nilainya memang sungguh aduhai. Setidaknya dari pengakuan para nelayan di Lebak, Banten misalnya yang terbilang kaya itu, hanya dengan menangkap benur dengan harga Rp3.000 per ekor setiap hari kerja mereka bisa memperoleh hasil minimal Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000.

Masalahnya bagi para nelayan penangkap benur acap mendapat intimidasi dari aparat keamanan setempat. Apalagi sekarang —sejak Menteri Kelautan dan Perikanan ditangkap— benur kembali dilarang oleh pemerintah tak boleh lagi untuk ditangkap, alasan yang dikatakan sungguh tidak masuk diakal.

Lalu, pernahkah pihak pemerintah memikirkan alih pekerjaan apa yang sekarang dilakukan oleh para nelayan penangkap benur itu sekarang?

Pertanyaan yang sama pun dapat ditanyakan pada kaum buruh yang terkena PHK dari perusahaannya di kawasan Industri Cikarang, Bekasi. Atau bagi mereka yang bekerja di Kawasan Industri Pulo Gadung dan Tangerang atau dari perusahaan pengolah plastik yang bangkrut di Serang itu?

Edt: Redaksi (AN)