IDEAS: Kebijakan Penanganan Pandemi Pasca Satu Juta Kasus Sangat Mengkhawatirkan

Foto: Google

“Lemahnya kepemimpinan melawan pandemi, terutama di awal krisis, membuat Indonesia kehilangan golden moment mencegah penyebaran wabah ke penjuru negeri,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono menilai bahwa saat ini Indonesia memasuki fase kritis pasca episode 1 juta kasus, dimana pengendalian transmisi Covid-19 oleh pemerintah masih sangat mengkhawatirkan.

Transmisi penyebaran Covid-19 terkini cenderung semakin tidak terkendali yang antara lain ditunjukkan dengan semakin besarnya jumlah kematian kasus harian dan pemakaman dengan protap Covid-19.

“Lemahnya kepemimpinan melawan pandemi, terutama di awal krisis, membuat Indonesia kehilangan golden moment mencegah penyebaran wabah ke penjuru negeri,” kata Yusuf Wibisono dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (28/01/2021).

Yusuf menambahkan bahwa Ambisi tinggi memulihkan ekonomi secepatnya, membuat kebijakan menanggulangi pandemi selalu lemah dan lamban, sejak awal hingga kini.

Berdasarkan data yang IDEAS himpun, untuk mencapai 100 ribu kasus yang ke-1, dibutuhkan 148 hari, namun terkini untuk mencapai 100 ribu kasus yang ke-10 hanya dibutuhkan 9 hari saja.

Untuk mencapai 5 ribu kematian kasus positif yang ke-1dibutuhkan 151 hari, namun untuk mencapai 5 ribu kematian kasus positif yang ke-5 hanya dibutuhkan 24 hari saja.

“Bila kematian kasus suspek dan probable ikut diperhitungkan, maka angka kematian karena Covid-19 akan melonjak tajam,” ujar Yusuf.

Per 26 Januari 2021 atau hari ke-330, terdapat lebih dari 1 juta kasus positif infeksi Covid-19 di Indonesia dengan lebih dari 28 ribu orang meninggal dunia.

Dengan tingkat kematian dari kasus infeksi (case fatality rate/CFR) 2,8 persen, Indonesia menjadi yang terburuk diantara negara-negara berkembang dengan kasus besar seperti Turki (1,0 persen), India (1,4 persen), Bangladesh (1,5 persen), Pakistan (2,1 persen) dan Brasil (2,5 persen).

“Data tersebut adalah perhitungan konservatif. Angka kematian resmi yang dilaporkan ini sangat mungkin lebih rendah dari kenyataannya (underreporting),” papar Yusuf.

Lapor Covid-19 pada 20 Desember 2020 melaporkan angka kematian kosnervatif dari seluruh kasus adalah 2,5 kali lipat dari angka resmi yang dilaporkan pemerintah, yang hanya menghitung kematian dari kasus positif saja.

“Temuan tersebut ini dikuatkan oleh data pemakaman di DKI Jakarta. Per 24 Januari 2021, jumlah pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Jakarta adalah 3,3 kali lipat dari jumlah kematian kasus positif,” ungkap Yusuf.

Mengendalikan Covid-19 secepatnya merupakan hal krusial bagi negeri dengan populasi 270,2 juta orang. Prioritas terbesar adalah menyelamatkan 151,6 juta penduduk Jawa, pulau dengan kepadatan dan mobilitas penduduk tertinggi, diikuti Bali dan Nusa Tenggara Barat dengan 8,7 juta penduduk, destinasi wisata utama dengan keterpaparan eksternal tertinggi.

“Pandemi yang tak terkendali akan mengancam jutaan nyawa anak negeri, sekaligus menciptakan ketidakpastian regional dan bahkan global. Kita membutuhkan kebijakan drastis memerangi pandemi, PSBB atau terlebih lagi PPKM, saat ini tidak lagi memadai,” ucap Yusuf.

Menurut dia PSBB adalah kebijakan yang paling minimal, setengah langkah menuju kebijakan yang optimal yaitu karantina wilayah. Semakin lambat upaya mencegah eskalasi pandemi, semakin suram prospek perekonomian.

“Turunnya kinerja ekonomi secara drastis dalam jangka pendek adalah pil pahit yang harus dijalani untuk mengatasi pandemi. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tutup Yusuf. (NH)

Edt: Redaksi (AN)