IPW Desak Kapolri Tinjau Kembali Izin Piala Menpora 2021

Foto: Google

“Bagi IPW sendiri ada sembilan alasan, kenapa Piala Menpora harus dibatalkan,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, meninjau kembali ijin Turnamen Sepak Bola Piala Menpora 2021. Apalagi, pemerintah melalui Mendagri sudah mengeluarkan instruksi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga, pelaksanaan Piala Menpora 2021 masih menuai prokontra mengingat masih tingginya pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, IPW mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo mematuhi instruksi pemerintah tersebut dan tidak mengeluarkan surat ijin Piala Menpora. Sebagai Kapolri, Sigit harus menghargai PPKM yang dikeluarkan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian yang nota bene adalah seniornya Sigit.

“Bagi IPW sendiri ada sembilan alasan, kenapa Piala Menpora harus dibatalkan,” ungkap Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane dalam siaran persnya, Rabu (10/03/2021).

Alasan pertama, lanjut Neta S. Pane, pertandingan itu semula direncanakan berlabel Piala Presiden, tapi pihak Istana menolak. Lalu, direncanakan lagi sebagai Piala Kapolri dan juga ditolak. Akhirnya, diberi nama Piala Menpora.

Kedua, klub legendaris Persipura mundur dari Piala Menpora karena PT LIB dianggap Persipura tidak profesional dan tidak jujur serta mendiskriminasi klub asal Papua tersebut.

Menurut Neta S. Pane, alasan ketiga, ada sebanyak 17 pemain PSM belum dibayar gajinya untuk musim 2020 lalu. Kemudian, alasa keempat, ada 6 klub lain di liga 1 yang juga sebagian pemainnya belum dibayar gajinya di musim 2020 lalu. “Bagaimana mereka bisa bermain, tanpa digaji,” tandas Neta.

Selanjutnya, alasan kelima, Menpora tidak transparan mengenai biaya turnamen. “Jika menggunakan uang negara, harus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan turnamen ini harus diawasi KPK agar tidak terjadi korupsi, mengingat dana bansos saja dikorupsi,” tutur Neta.

Keenam, tutur Neta, dipastikan 70 persen klub yg ikut Piala Menpora pemainnya dibayar secara tarkam (jauh di bawah gaji pemain profesional). “Ketujuh, patut dicurigai pemain asing di Piala Menpora belum mendapatkan KITAS. Jika ini terjadi, itu merupakan pelanggaran hukum,” ujar Neta lagi.

Sedangkan alasan kedelapan, dipastikan tidak satu pun pemain Piala Menpora diasuransikan dan alasan kesembilan, patut diduga para pemain Piala Menpora tidak bisa membayar pajak penghasilan (PPh) karena penghasilannya setara Tarkam.

Dari sembilan alasan ini, IPW memastikan Piala Menpora adalah turnamen kelas ecek-ecek, yang sama sekali tidak berdampak pada prestasi sepak bola nasional. Yang ada, justru berpotensi menimbulkan kerumunan masa dan menjadi klaster baru Covid 19 dan melanggar instruksi Mendagri tentang PPKM.

“Seharusnya, Menpora, PSSI, dan komunitas sepak bola harus mendorong adanya konsolidasi persebakbolaan nasional agar nasib dan prestasi sepak bola nasional serta semua kru yang terlibat bisa lebih baik lagi dan tidak dieksploitasi demi kepentingan orang orang tertentu,” kilahnya. (APL)

Edt: Redaksi (AN)