IPW Sebut Golput Dalam Pilkada 2020 Capai 40 Persen

foto: Google

“Potensi konflik dikhawatirkan hanya akan terjadi di beberapa wilayah di Papua. Sementara jumlah golput dalam Pilkada 2020 ini diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang akan berjalan aman dan lancar.

“Potensi konflik dikhawatirkan hanya akan terjadi di beberapa wilayah di Papua. Sementara jumlah golput dalam Pilkada 2020 ini diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen,” ujar Neta kepada para wartawan, Selasa (1/12).

Dari pemantauan Ind Police Watch (IPW), sebagian besar petahana akan memenangkan Pilkada 2020, dengan perolehan suara di atas 55 persen. Sementara jagonya PDIP di Kota Medan dan Surabaya diprediksi akan menderita kekalahan, dengan perolehan suara hanya 30 hingga 40 persen.

IPW melihat bahwa tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020. Ada lima alasan kenapa Pilkada 2020 tidak perlu ditunda. Pertama, tidak ada jaminan kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Kedua, situasi keamanan di berbagai daerah, terutama yang melaksanakan pilkada sangat kondusif. Ketiga, tidak akan terjadi kerumunan massa yang mengkhawatirkan karena pengaturan jam kedatangan para pencoblos sangat ketat.

“Keempat, kekhawatiran munculnya klaster baru diperkirakan tidak akan terjadi, mengingat para pencoblos adalah warga sekitar, dengan tingkat partisipasi 60 hingga 70 persen, sementara para saksi yang hadir akan mengikuti protokol kesehatan secara ketat,” sebut mantan Wapemred Harian Jakarta ini.

Kelima, lanjutnya, pilkada serentak juga akan membuat perekonomian di daerah menggeliat. Sebab sedikitnya ada sekitar Rp 20 triliun dana berputar, mulai dari dana politik para calon kepala daerah hingga dana APBD dan APBN yang dikucurkan pemerintah.

Anggaran Pilkada 2020 yang semula disiapkan pemerintah sebanyak Rp 15,23 triliun, sudah mendapat tambahan anggaran APBN sebanyak Rp 4,77 triliun, sehingga totalnya Rp 20,4 triliun. Penambahan itu untuk membiayai anggaran protokol kesehatan pada saat Pilkada dilakukan.

“Jumlah ini masih ditambah lagi dengan dana dari biaya politik para seluruh calon yang diperkirakan lebih dari Rp 5 triliun. Sebab itulah IPW menilai tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020,” pungkas Penulis Buku Jangan Bosan Kritik Polisi ini. (NH)

Edt: Redaksi (AN)