Ironinya, Impor Beras Tidak Ada Koordinasi Dengan Kementan

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Sikap gentel Menteri Pertanian dengan menyatakan permohonan maaf secara terbuka kepada publik patut diapresiasi dengan baik”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Menteri Perdagangan Muhahamad Lufti memang sebaiknya mundur. Karena akan lebih terhormat jika harus dicopot oleh Presiden. Sebab dengan menunda impor beras satu juta ton itu, rakyat sudah tidak lagi percaya dengan kebijakan apapun yang akan dilakukan kemudian.

Sikap gentel Menteri Pertanian dengan menyatakan permohonan maaf secara terbuka kepada publik patut diapresiasi dengan baik. Meski dengan permohan Karaeng Syahrul Yasin Limpo itu pun tak cukup, karena idealnya harus pula melakukan perlawanan, karena impor beras pada saat petani sedang panen raya itu merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, utamanya bagi para petani Indonesia untuk dapat mewujudkan pertahanan dan ketahanan pangan hingga medaulatan pangan bangsa Indonesia yang tangguh.

Pernyataan Karaeng Syahrul Yasin Limpo itu sebetulnya juga isyarat untuk rakyat agar menyuarakan kegundahan hati yang sesungguhnya bahwa hasrat mengimpor beras pada musim panen raya petani beras itu tidak sepenuhnya diamini oleh pemangku kepentingan, utamanya dari Kementetian Pertanian RI. Sebab hasrat untuk impor beras satu juta ton itu jelas cuma birahi para pemburu rente. Sebab bukan saja stok beras di gudang Bulog masih cukup banyak, hasil panen raya petani tahun ini pun diperkirakan bisa melebihi 17 juta ton.

Menteri Pertanian, Karaeng Syahrul Yasin Limpo menyampaikan permohonan maaf, seakan tak berdaya menghadapi birahi para gerombolan rente itu yang ngotot untuk mengimpor beras pada tahun 2021 ini.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Kraeng Syahrul Yasin Limpo pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada 18 Maret 2021. (Kompas.Com, 19 Maret 2021)

Syahrul Yasin Limpo sempat meminta perubahan draf kesimpulan yang hendak bacakan. Hingga Komisi IV DPR sepakat bersama c.q pemerintah Menteri Pertanian menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton yang akan dilakukan pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri masih cukup melimpah.

Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bahwa produksi beras periode Januari sampai dengan Mei tahun 2021 surplus untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

Meski pihak Kementerian Pertanian tidak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana impor tersebut. Toh, pernyataan maaf itu lebih dari cukup bisa dipahami bila impor beras yang terus dipaksakan pada saat petani beras sedang panen raya jelas mengisyaratkan adanya keganjilan dari upaya memaksakan impor beras tersebut.

Meski dalam penugasan impor beras yang terus dipaksakan itu bukan kepada Kementan.

Karenanya, sikap Karaeng Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian bisa dipahami bila cuma memohon maaf bila pihaknya tak dapat bersikap kecuali minta maaf. Artinya, dalam masalah impor beras ke Indonesia yang telah membuat sejumlah pihak merasa gerah dan gelisah ini —utamanya bagi kaum petani— tidak ada koordinasi dengan pihak Kementan. Jadi bisa dikatakan murni tanggung jawab Menko Perekonomian bersama pihak Kementrian Perdagangan.

Senentara itu Syahrul Yasin Limpo telah memastikan bahwa upaya penyerapan gabah petani harus tetap diutamakan agar dapat mencukupi kebutuhan beras nasional.

Meski pada akhirnya Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi jadi mencabut keinginannya untuk mengimpor satu juta ton itu dibatalkan, toh kegaduhan sudah terlanjur menyebar dan membuat keresahan bagi banyak orang, terutama petani Indonesia. (Law Justice,20/03/2021).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memang telah menunda impor beras satu juta ton atas nama pemerintah itu. Sebab impor beras saat petani sedang panen raya ini jelas semacam kudeta terhadap petani. (Baca artikel terdahulu Jacob Ereste). Apalagi dia juga berkilah soal harga gabah yang anjlok saat ini bukan akibat impor beras.

Pernyataan itu selayaknya ditindaklanjuti dengan pengunduran diri dari Kementerian Perdagangan. Karena bukan saja telah membuat keresahan banyak pihak, tapi juga tidak cukup manpu meyakinkan rakyat banyak menjalankan amanah sesuai dengan amanat rakyat serta UUD 1945.

Jika Muhamad Lifti mau mundur dari Kemendag, pasti akan lebih terhormat. Kecuali dapat memberi contoh yang baik pada pejabat lain yang keliru, tapi juga dapat membuktikan bahwa jabatan yang diemban itu sebetulnya bukan segala-galanya sehingga harus dipertahankan diatas rasa malu yang bisa begitu saja jadi dihilangkan. Sebab publik sudah tidak lagi percaya dengan apa yang hendak dilakukan kumudian. Karena semua orientasi yang dilakukan cuma sekedar rente semata.

Edt: Redaksi (AN)