Irvan Hasan: Batalkann RUU Omnibus Law, Maka Buruh Dan Mahasiswa Tidak Akan Melakukan Aksi

Foto: (Ist)

“Akan lebih bijak bila DPR RI secara resmi menyatakan penundaan acara pembahasan RUU ‘celaka’ itu”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Komunitas Buruh Indonesia (KBI) kaum buruh terpaksa harus melakukan aksi dan unjuk rasa pada 30 April hingga 1 Mei 2020 karena diprovokasi oleh sikap DPR yang hendak terus melakukan pembahasan RUU Omnibus Law di tengah merebaknya pandemi virus corona. Sedangkan draft RUU Omnibus Law itu masih sangat mentah, bahkan terkesan kacau.

Hal itu diungkapkan Irman Hasan pada diskusi terbatas Komunitas Buruh Indonesia, Jum’at 17 April 2020 dalam rangka evaluasi kondisi dan situasi perburuhan di Indonesia yang sedang melawan keganasan Covid-19 yang telah banyak membuat orang meninggal dunia.

Ancaman aksi besar-besaran kaum buruh yang telah didukung oleh mahasiswa serta berbagai elemen pergerakan ini sungguh sangat dikhawatirkan bisa menjadi masalah baru, sebab bentrokan dengan pihak aparat tidak bisa dihindarkan lantaran adanya larangan untuk membuat kerumunan sebagaimana diatur oleh PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang harus dilakukan pula oleh pemerintah.

Oleh karena itu menurut Irman Hasan, akan lebih bijak bila DPR RI secara resmi menyatakan penundaan acara pembahasan RUU ‘celaka‘ itu, sebab sejak awal pun kaum buruh telah menyatakan penolakannya karena mulai dari teknis menyusun hingga rincian dari kandungan isinya sangat banyak yang akan merugikan kaum buruh.

Berita hari Jum’at(17/4), kata Irvan Hasan, Gubernur Gorontalo saja yang bagi-bagi sembako karena membuat orang berkerumun terus
dipolisikan.

“Lalu bagaimana dengan buruh dan pengurus serikat buruh yang selalu dikesankan pembuat onar,” kata aktivis ini.

Badan Eksekutif Magasiswa (BEM) Seluruh Indonesia telah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan pada Menterinya menarik diri dari pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bersama DPR RI.

Alasan BEN Seluruh Indonesia ini pun materi dari RUU Omnibus Law itu sendiri banyak masalah dan saat ini masyarakat sedang fokus pada upaya penanggulangan Covid-19.

Kebijakan pemerintah dan wakil rakyat mau menunda acara pembahasan RUU Omnibus Law ini hingga wabah corona mereda dapatlah dimanfaatkan mengumpulkan masukan dari segenap stake holder yang merasa paling berkepentingan ketika Omnibus Law itu kelak diberlakukan.

“Kecuali itu tentu saja bisa kembali membangun citra dan kesan bahwa RUU ‘celaka‘ itu sungguh tidak benar hendak dipaksakan. Sehingga iklim demokrasi yang sedang dibangun pun tidak sampai rusak,” tandas Irvan Hasan.

Hadir juga dalam diskusi terbatas Komunitas Buruh Indonesia Taman Kota Permai Tangerang ini diantaranya Jacob Ereste, Amran Rachman, Ratuate. (GI)

Edt: Redaksi (AN)