IWO, HPI Dan PWRI Protes Proyek UKW Diskominfo Babel Yang Hanya mengakui PWI

Foto: (Ist)

“Negara ini kebanyakan peraturan dan negara kita ini bukan negara peraturan”

Pangkalpinang (Bintangtimur.net) – Belumlah usai menjadi polemik beberapa hari ini dikalangan para penggiat pers Bangka Belitung (Babel),  terkait kebijakan Gubernur Babel yang dianggap para pegiat tidak populis dan mengkotak-kotakkan wartawan yang ada di Bangka Belitung.

Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginformasikan kepada perusahaan pers atau wartawan Bangka Belitung, bahwa  hanya perusahaan pers yang berafiliasi dengan Dewan Pers saja yang bisa bermitra/bekerjasama dengan pihak Pemprov Kepulauan Babel, bahkan hanya wartawan bersertifikat UKW saja yang boleh melakukan liputan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Seperti yang dilansir media online, walaupun menuaikan protes Sudarman Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel menegaskan pihaknya hanya melaksanakan penerapan Pergub nomor 18 Tahun 2019 dan harus dilaksanakan.

“Silahkan gugat secara hukum atau menempuh jalur sesuai prosedur yang diatur Undang-undang, atau silahkan minta kepada pak Gubernur Babel untuk menunda pelaksanaan Pergubnya,” tantang Sudarman saat ditemui jurnalis Babel diruang kerjanya, Selasa sore (3/12/2019).

Belumlah usai permasalahan tersebut, kini Sudarman membenarkan bahwa pada bulan Desember 2019, Diskominfo Babel mengadakan ujian kompetensi wartawan (UKW), namun sayangnya hanya diperuntukkan  kepada wartawan yang tergabung salah satu organisasi pers yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Jika mau mengikut UKW harus tergabung di PWI dan silahkan hubungi staf saya Sunarwan, hanya organisasi pers itu yang diakui oleh Dewan Pers,” Kata Sudarman

mendengar perkataan Kadis sejumlah beberapa organisasi pers Persatuan Wartawan Reformasi Indonesia (PWRI), Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Ikatan Media Online (IMO) Babel merasa gerah.

Mayrest Kurniawan ketua DPD PWRI Babel langsung memberikan statmennya terkait dengan perkataan Kepala Dinas Kominfo Babel seperti yang disampaikan oleh Ketua HPI Babel.

“Saya tidak setuju jika untuk pendaftaran peserta UKW tersebut harus ke PWI, kenapa ? Karena mereka itu disini hanya sebagai mentor pembantu penyelenggara untuk UKW yang dimaksud, dan saya selaku ketua DPD PWRI Bangka Belitung punya juga wartawan yang berhak mengikuti kesempatan untuk uji kompetensi tersebut. Untuk itu di minta Gubernur Provinsi Bangka Belitung ganti
Kepala Dinas yang tidak bisa bekerja dan asal-asalan tanpa mengerti  UUD negara Republik Indonesia, apalagi untuk tertuju ya untuk para jurnalis,” tegas Meyrest di salah satu cafe di Pangkalpinang.

Di tempat yang sama Evan Satriadi selaku Ketua IWO Babel juga ikut berstatmen mendengar perkataan yang sudah memonopoli insan pers yang ada di Bangka Belitung ini.

“Saya mau tanya, ini memakai uang negara apa memakai uang PWI? Apabila memakai uang negara, hak kita sama seluruh seluruh jurnalis Babel ini haknya sama harus ikut UKW, kalau memang tidak di toleril oleh pihak Kominfo maka kami dari tiga organisasi ini akan melakukan demo,” tukas  Evan selaku ketua IWO Babel.

Foto: (Ist)

Sementara itu menurut keterangan Rikky saat bertemu langsung dengan Kepala Diskominfo Babel, bahwa peserta harus menjadi anggota PWI terlebih dahulu sebagai salah satu syarat mengikuti UKW yang diselenggarakan oleh Diskominfo dan menurutnya itu sudah tidak etis lagi.

“Pelaksanaan UKW itu kan dari Diskominfo menggunakan anggaran APBD,  itu sudah tidak sesuai aturan karena yang mengeluarkan anggarannya itu adalah negara. Sedangkan untuk organisasi PWI itu hanya sebagai penguji dan jasa mereka dibiayai oleh negara, lalu massa mereka yang menentukan persyaratannya bahwa harus menjadi anggota PWI, ini harus di luruskan oleh Diskominfo dan Gubernur Babel, kalaupun kegiatan UKW tersebut menggunakan dana dari organisasi pers itu, ini artinya sudah tak benar lagi,” kata Rikky.

“Jangan sampai permasalahan ini menjadi permasalahan baru akhirnya terjadi monopoli, kami minta kesamaan dan keadilan bahwa siapapun wartawan di Babel ini harus di berlakukan sama untuk menjadi peserta UKW yang diselenggarakan Diskominfo, kalau ini dibiarkan teman-teman pers Babel akan melakukan upaya hukum adanya persyaratan seperti itu, mohon kepada Diskominfo tidak membatasi, mau organisasi manapun gak apa-apa asalkan mereka wartawan di Babel,” lanjut Rikky.

Sedangkan menurut Wantoni, peggiat Pers Milenial Babel mengatakan terlihat aneh dan tidak pro rakyat, kaitan Pergub 18 Tahun 2019 yang sengaja mengkotak-kotakkan perusahaan pers dan wartawan, sangatlah lucu, seharusnya Gubernur tidak mendengar pendapat sepihak dalam menyusun Pergub itu, sejak reformasi tahun 1998 setiap warga Negara berhak berserikat  membuat organisasi yang wajib berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak ada larangan, sah -sah saja, tidak ada pemaksaan harus ikut satu organisasi.

“Presiden Jokowi pun dalam pidatonya yang dihadiri seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, agar kepala daerah jangan asal membuat peraturan yang menghambat dunia usaha dan investasi. Perusahaan Pers didaerah adalah salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dihadapkan dengan Pergub 18 Tahun 2019 itu pastilah mati UMKM tersebut,” jelas Wantoni yang juga Pimpred Babellive.com.

Dijelaskannya, dalam pidato sambutan, Jokowi meminta agar bawahannya tidak banyak membuat peraturan.

“Gubernur, Bupati, Walikota, ada semuanya. Saya pesan kepada ketua DPR di Kabupaten/Kota, jangan banyak-banyak membuat perda, jangan banyak-banyak membuat Pergub, Perwali,” kata Jokowi.

“Negara ini kebanyakan peraturan dan negara kita ini bukan negara peraturan. semua diatur malah kita kejerat sendiri, hati-hati, stop,” jelas Wantoni saat menyampaikan kutipan pidato presiden pada beberapa bulan lalu (13/11/2019).

Bahkan  Wantoni membeberkan, apalagi Hince mandagi, Ketua Umum Organisasi Pers SPRI dan Wilson Lalengke Ketua Umum PPWI sudah melakukan Gugatan PMH terhadap Dewan Pers terkait Peraturan-peraturan yang dibuatnya pada Pengadilan Negeri DKI dan diputusan Banding Pengadilan Tinggi DKI No. 331/PDT/2019/PT.DKI.jo.No.235/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST, sudah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri DKI Nomor Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, dan bahkan baru -baru ini Ketua SPRI, Hince Mandagi sudah berkirim surat Klarifikasi ke BPK RI dan mendapatkan jawaban terkait Kerjasama Pemda dengan Perusahaan Pers yang wajib Terverifikasi di Dewan Pers, bahwa ketentuan tersebut  tidak mengikat.

Bahkan sangat jelas UU 40 Tahun 1999 mengisyaratkan, setiap perusahaan pers wajib berbadan hukum Indonesia yaitu PT dan disahkan juga oleh Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Jadi aturan mana lagi yang di pakai oleh Pemerintah agar mengakui Perusahaan pers yang diluar konstituen Dewan Pers,?” tanya Wantoni.

“Kami berharap Gubernur Erzaldi membuat kebijakan lebih pro rakyat, karena kami sebagai pegiat pers dan perusahaan pers merasa bangga sudah dapat menciptakan lapangan kerja bagi banyak wartawan, dan kami kecewa ternyata Gubernur tidak merespon apa yang menjadi keluhan kawan-kawan, kami tentunya akan melakukan upaya hukum ke Pengadilan PTUN Babel atas Pergub No 18 Tahun 2019 akan sama-sama kita uji disana,” kata Wantoni.

Sementara itu, Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan saat diminta konfirmasi terkait polemik kegiatan pelaksanaan UKW yang diselenggarakan oleh Diskominfo Babel, tampaknya Gubernur Babel tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi dasar hukum adanya persyaratan teknis bagi peserta UKW diharuskan terdaftar dahulu sebagai anggota  salah satu organisasi pers PWI.

“Koordinasi dengan pak Sudarman bai ok, aturannya mereka yang tau e,  di minta bai aturan pendukung e seperti apa?,” jawab Erzaldi melalui pesan elektronik WA (WhatsApp-Red) pukul 22.08 WIB.

Beberapa organisasi pers yang memprotes kebijakan pelaksanaan UKW oleh Diskominfo Babel  berencana menyampaikan laporan kepada pihak Tipikor Polda Babel dan Kejati Babel, diduga adanya kolaborasi ber-KKN menggunakan APBD untuk mengutamakan kepentingan kelompok dan daripada kepentingan masyarakat pers. (AF)

Edt: Redaksi (AN)