Jika Wakil Rakyat Tak Lagi Mendengar Suara Rakyat, Saatnya Rakyat Harus Bertindak

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Agaknya, boleh saja mulai hari ini rakyat tidak lagi perlu Id dan menganggap DPR RI itu ada”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Betapa culasnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tidak lagi mau nendengar suara dan aspirasi rakyat yang diwakilinya di parlemen. Mereka tak lagi mau menerima dan menyuarakan jeritan hati nurani rakyat.

Setidaknya dalam acara pembahasan Rancangan Undang-undangb(RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diteriakkan kaum buruh dan serikat buruh, bahkan mahasiswa serta sejumlah tokoh masyarakat hingga organisasi besar kemasyarakatan sekaliber Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah pun diabaikan.

Padahal PP Muhamadiyah telah mengungkap bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja misalnya jelas-jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 naupun Pancasila. Artinya memang DPR RI pun tidak Pancasilais.

Belum lagi dalam proses pembahasannya yang menyimpang, mengabsikan norma-norma hukum dan perundang-undangan. Sehibgga Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat panitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja di tengah masa reses.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad secara terbuka mengatakan, rapat tersebut sudah mendapatkan izin lewat rapat Badan Musyawarah (Bamus).

“Dalam Bamus rapat-rapat untuk (membahas) undang-undang boleh,” ujar Dasco. (Republika.Co.Id 22 Juli 2020)

Dasco mengatakan tanpa rasa malu dan berdosa menegaskan, rapat saat masa reses tak diizinkan jika melakukan pengambilan keputusan tingkat I. Sedangkan rapat panja Baleg hari ini adalah pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Bab III RUU Cipta Kerja.

Seperti diketahui, Baleg DPR tetap menggelar rapat panitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja pada masa reses, hari Rabu, 22 Juli 2020. Meski Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tak mengizinkan rapat dengar pendapat (RDP) kasus Djoko Tjandra, dengan alasan tak ingin melanggar tata tertib.

Agenda rapat Panja RUU Cipta Kerja hari ini juga tak tertera dalam situs resmi DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas. Agenda pembahasannya adalah DIM RUU Cipta Kerja Bab III, yaitu Peningkatan Ekosistem investasi dan Kegiatan Berusaha.

Walau Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian menilai Pimpinan DPR RI tidak konsisten dalam menerapkan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020. Sebab RDP Pengawasan oleh Komisi III terkait skandal kasus Djoko Tjandra pada masa reses ditolak.

Lantas dalam kondisi DPR RI yang sudah denikian parahnya ini, masihkah rakyat mau menaruh kepercayaan pada mereka yang telah khianat pada rakyat?

“Pimpinan DPR tidak konsisten, memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja saat reses oleh Panja di Baleg DPR tapi menolak RDP Pengawasan Komisi III terkait Djoko Tjandra,” ujar Pipin dari PPP.

Karena itu pun dia mengganggap wajar jika rakyat mempertanyakan sikap tersebut.

Agenda rapat Panja RUU Cipta Kerja pun tidak tertera dalam situs resmi DPR. Namun berdasarkan pantauan pukul 11.40 WIB, rapat masih berlangsung dan dipimpin langsung oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.

Pimpinan DPR tidak konsisten, memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja saat reses oleh Panja di Baleg DPR, tapi menolak RDP Pengawasan Komisi III terkait masalah Djoko Tjandra yang menilep uang rakyat yang dikelola oleh negara.

Seharusnya pembahasan RUU Cipta Kerja tak perlu dibahas saat masa reses. Apalagi kondisi saat ini masih berada dalam pandemi Covid-19. Yang runyam justru Panja RUU Cipta Kerja DPR RI tidak juga mau mendengar aspirasi dari masyarakat. Justru sebakinya birahi membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang mengancam hidup dan masa deoan kaum buruh Indonesia.

Apagi dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah) fraksi-fraksi DOR RI yang ada belum pula masuk semua, kata Pipin memberi kesaksian.

Sepatutnta pada masa reses para anggota DPR RI mau menyerap dan mau mendengarkan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya. Seperti peraturan yang ada dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.

Sebelumnya, penolakan Aziz Dyamsudin menanda tangani apa yang diajukan Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery permohonan Komisi III untuk menjalankan fungsi pengawasan, usai menerima dokumen berupa surat jalan buronan Djoko Tjandra dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, selayaknya harus bisa lebih bijak melihatnya demi dan untuk kepebtingan rakyat.

Jika wakil rakyat sudah tak lagi aspiratif dan tidak lagi mau mendengar suara rakyat, maka sudah saatnya rakyat bersikap serta bertindak sendiri untuk yang terbaik guna memperjuangkan perbaikan kondisi dan situasi dari penghidupan yang terbaik bagi masa depan dari kehidupan rakyat.

Agaknya, boleh saja mulai hari ini rakyat tidak lagi perlu Id dan menganggap DPR RI itu ada. Karena DPR RI sendiri seperti sudah tak lagi mewakili jerit hati kita sebagai rakyat.

Edt: Redaksi (AN)