JK Akan Bantu Bereskan Konflik Papua, Natalius Pigai Angkat Bicara

Foto: Google

“10 tahun jadi Wakil Presiden belum ada jejaknya di Papua. Who are you?,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Aktivis Kemanusiaan asal Papua Natalius Pigai menanggapi rencana mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang ingin membantu pemerintah menyelesaikan konflik di Papua. Pigai mempertanyakan niat JK tersebut karena selama 10 tahun menjadi Wapres, JK tak memberikan jejak sedikit pun di Papua.

“10 tahun jadi Wakil Presiden belum ada jejaknya di Papua. Who are you?,” katanya melalui cuitan di akun Twitternya @NataliusPigai2, Jumat (16/10/2020).

Mantan Komisioner HAM itu mengatakan bawha dirinya sudah 26 tahun menentang kejahatan HAM yang terjadi di Papua. Dan saat itu, JK sendiri menjadi bagian di dalamnya.

“26 tahun, saya menentang kejahatan Jakarta atas bangsa saya. Anda kemana saja?,” lanjutnya.

Lebih lanjut Pigai menjelaskan bahwa akar konflik di Papua sebenarnya bukan kemiskinan. Menurut dia, akar dari semua itu adalah rasisme.

“Ingat masalah Papua adalah konflik atas kebencian Ras (rasisme) bukan soal makan, sehat, kenyang dan puas,” tutupnya.

Sebelumnya, JK berjanji akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui jalur diplomasi damai. Hal tersebut disampaikan Kalla saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion II Lingstra Gathering Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Ia menilai penyelesaian melalui jalur diplomasi damai dalam konflik Papua sangat memungkinkan untuk ditempuh, mengingat pengalaman Indonesia yang telah menyelesaikan beberapa konflik besar. Kalla memberikan contoh konflik Aceh yang berlangsung puluhan tahun, namun dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian.

“Selama Indonesia merdeka kita telah mengalami 15 kali konflik yang besar yang korbannya di atas 1000 Jiwa. Dari 15 konflik tersebut 13 kita selesaikan melalui operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian,” kata Kalla dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020).

“Namun yang perlu saya garis bawahi, Aceh saja yang keras begitu bisa kita ajak berunding untuk damai,” ucap Kalla.

Kalla menuturkan, perlu pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan konflik di Papua dan tidak bisa disamakan dengan cara ketika menangani konflik di Aceh. Sebab, ada banyak faksi yang terdapat pada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sementara pada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya ada satu garis komando.

Kendati demikian, Kalla menolak untuk membeberkan secara terbuka mengenai pendekatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui jalan damai. “Kalau di Aceh ada satu garis komando yang jelas. Jadi begitu kita ngomong di level atas maka di bawah pasti akan patuh. Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua, ada banyak faksi di sana dan garis komandonya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando,” tutur dia.

“Namun demikian bukan berarti itu tidak bisa diselesaikan itu ada caranya namun saya tidak akan beberkan secara terbuka,” ujar Kalla.

Kalla mengatakan, dalam upaya mendamaikan pihak yang bertikai, prinsip yang harus dipegang adalah win win solution dan dignity for all. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang merasa kalah dan dilecehkan martabatnya.

“Contohnya pada saat upaya damai di Aceh, pihak GAM tidak pernah menyerahkan senjatanya kepada pemerintah, namun mereka memotong sendiri senjatanya menjadi dua bagian. Hal itu adalah upaya menjaga martabat pihak GAM,” tutupnya. (AW)

Edt: Redaksi (AN)