Joko Edhi Berikan Komentar Terkait Kasus Islam Arogan Abu Janda

Foto: Google

“Dalam delik ini, begitu oleh pelaku, maka unsur deliknya otomatis terpenuhi. Tidak membutuhkan bukti lain seperti pada delik materil. Nah unsurnya sudah dilakukan oleh Abu Janda. Untuk apalagi penyidik mencari bukti?”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Joko Edhi Abdurahman yang merupakan Anggota Komisi Hukum DPR periode 2004-2009, Advokat, Wasekjen DPP KAI, Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mengomentari salah satu berita yang berjudul “Polri Klaim Masih Cari Bukti dalam Kasus Islam Arogan Abu Janda” (https://www.law-justice.co/artikel/103576/polri-klaim-masih-cari-bukti-dalam-kasus-islam-arogan-abu-janda/).

Dia menyarankan penyidik memakai pasal 156 A KUHP. Pasal ini sepenuhnya KUHP, artinya tak ada UU ITE nya. Yaitu penodaan agama. Karena yang dinodai adalah agama, bukan manusia, maka pasal 156 A KUHP itu, delik formil. Artinya, delik yang tidak berangkat dari akibat, seperti delik materiil.

“Dalam delik ini, begitu oleh pelaku, maka unsur deliknya otomatis terpenuhi. Tidak membutuhkan bukti lain seperti pada delik materil. Nah unsurnya sudah dilakukan oleh Abu Janda. Untuk apalagi penyidik mencari bukti?” ucap Joko Edhi kepada Redaksi Bintangtimur.net, Selasa (23/2).

Dia melanjutkan, dulunya, Pasal 156 A KUHP itu, digunakan dalam kasus subversif. Makanya ia masuk dalam Bab HANKAMNEG. Setelah subversif dihilangkan oleh reformasi, tinggal delik penistaan agama, tanpa subversif. Lainnya tak berubah: tetap delik formil. Artinya, begitu diucapkan seseorang, langsung unsur deliknya terpenuhi tanpa menunggu akibat.

“Pasal ini yang digunakan JPU untuk menuntut Ahok, tiga tahun lalu. Hakim mengganjarnya 2 tahun, masuk,” pungkasnya. (NH)

Edt: Redaksi (AN)