Jokowi dan Prokes

Foto: Google

“Tidak ada istilah ada yang kebal hukum dan seenak nya langgar Undang-undang.”

Oleh: Muslim Arbi (Direktur gerakan Perubahan-GarpU)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Setelah video 30 detik kerumuman massa di Maumere NTT beredar luas di publik dan beragam tanggapan dari sejumlah tokoh serta kalangan, kiranya patut di cermati juga kejadian itu.

Untuk permudah sebutannya. Sebut saja Video Maumere-VM.

Video Maumere-itu perlihatkan bahwa kejadian itu betul adanya. Karena tidak ada bantahan dan beberapa kalangan akui kebenaran video itu.

Menyimakan Video Maumere (VM) itu muncul sejumlah tanggapan. Ada yang laporkan ke Polisi. Tapi laporannya di tolak. Ada yang suarakan agar Jokowi ditangkap sebagaimana Habib Rizieq Shihab dan lainnya yang sedang mendekam di penjara.

Ada usulan dari Prof Jimmly Asshidiq, mantan ketua MK pakar pakar Hukum Tata Negara, juga Ketua Umum ICMI agar kasus Jokowo dalam video di Maumere ini di bawa ke DPR, MK dan MPR.

Jika menilik opini publik yang berkembang sejak video Maumere itu viral di publik. Maka ada dua hal yang perlu di lakukan.

Pertama. Tetap lakukan pelaporan ke Polisi atas video itu. Dan polisi wajib terima laporan itu. Karena kasus pelanggaran yang sama terhadap UU prokes. Polisi telah tetapkan tersangka dan di tahan terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) dan kawan-kawan. Polisi tidak boleh merusak hukum dan melangar hukum serta tidak berbuat adil dalam kasus ini. Sikap polisi itu bertentangan dengan azas profesionalisme penegakkan hukum dan azas keadilan.

Kedua. Kasus Maumere ini perlu di bawa ke DPR, MK dan MPR. Karena Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di pandang telah melanggar UU Protokol kesehatan. Seorang Presiden tidak boleh dan di biarkan langgar UU. Negara akan rusak jika tindakan pelanggaran UU oleh Presiden di biarkan.

Kedua langkah itu perlu dilakukan sekaligus, agar menjadi pembelajaran bagi semua kalangan. Tidak ada istilah ada yang kebal hukum dan seenak nya langgar Undang-undang. Dan Presiden tidak boleh langgar hukum. Jika langgar hukum, Presiden dapat diberhentikan.

Edt: Redaksi (AN)