Jokowi Jangan Melawan Suara Rakyat

Foto: Google

“Suara rakyat tidak di dengar Jokowi, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Lalu, Jokowi dengar siapa?”

Oleh: Muslim Arbi (Direktur Gerakan Perubahan)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Jokowi melawan suara rakyat? Ya. Jokowi melawan suara rakyat. Itu terlihat dari penolakan rakyat atas sejumlah tindakan dan keputusan yang di lakukan oleh Jokowi. Tindakan dan keputusan itu tetap di lakukan oleh Jokowi meski rakyat melawan melalui pendapat dan kritik demo besar beberapa hari ini.

Dalam sejumlah keputusan dan tindakan, berikut ini yang di tentang oleh rakyat.

1). Perppu KPK kemudian menjadi UU KPK. UU ini buat perkuat KPK. Malah melemahkan KPK. Dan kasus korupsi semkin akut. Korupsi para elit partai dan elit politik tidak bisa di sentuh.

2). Perppu no 1 tentang Corona tahun 2020. Yang kemudian menjadi UU no 2/2020. Rakyat menyebut nya UU Corona. Undang-undang yang melemahkan peran DPR dalam pengawasan, auditing keuangan negara oleh BPK dan pengadilan terhadap kejahatan keuangan yang di lakukan oleh penyelenggara negara menjadi aman, tidak perlu di pertanggungjawabkan dan tidak perlu di awasi. Pasal 27 UU no 2/2020. Menyebutkan itu.

3). RUU Minerba. Yang kemudian menjadi UU Minerba. Peluang bancakan SDA negara dan tidak untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana dalam pasal 33 UUD45, terbuka lebar.

4) RUU HIP dan sekarang di ubah menjadi RUU BPIP. Potensi mengubah dasar negara di RUU sangat luar biasa. Sudah di protes besar-besaran. Tetap jalan.

5). RUU Ombibus law. Pemerintah menyebutnya RUU Ciptaker. Aktivis dan kaum buruh serta pekerja sebutnya RUU Cilaka.

RUU Omnibus law ini di kritik dan di protes sejak awal pengodokannya. Karena di anggap oleh kaum buruh, pekerja, aktivis dan sejumlah pimpinan ormas karena RUU ini lebih pro pemilik modal dibanding pro buruh.

Bahkan pengesahan saat rapat paripurna di DPR, 5 Oktober lalu. Rakyat terdiri dari; kaum buruh, pekerja, mahasiswa, dan berbagai kalangan tumpah ruah ke jalanan di Ibu Kota negara, Jakarta maupun di berbagai kota lainnya, memprotes pengesahan UU Omnibus Law.

Sejumlah brmas besar, semisal NU, Muhammadiyah dan sejumlah akademisi yang terdiri dari dosen dan ratusan profesor dari puluhan perguruan tinggi mengkritik, memprotes dan melawan pengesahan UU tersebut.

Aksi demontrasi dari buruh, pekerja dan mahasiswa, anak-anak STM bahkan mengusung tema. “Mosi Tidak Percaya” terhadap Pemerintahan Jokowi. Bahkan aksi mogok kerja kaum buruh dan pekerja, patut didengar dan di pertimbangkan.

Jumat tanggal 8, setelah terlihat Jokowi tidak tampat di Istana. Jokowi muncul di tv membela keputusan UU Omnibus Law. Jokowi keukeuh pada keputusan. Tidak dengar tuntutan rakyat. Bahkan melawan suara rakyat.

Kalau Jokowi dan rezimnya ini mau mendengarkan suara rakyat. Maka dia dan DPR wajib merespon pendapat, saran, kritik dan masukan yang ada di masyarakat. Gak boleh buta, tuli dan bisu. Jangan sekali acuh acuh dan melawan suara rakyat. Di mana pun tidak ada penguasa yang bertahan lama atas tekanan rakyat. Pasti tumbang.

Suara rakyat tidak di dengar Jokowi, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Lalu, Jokowi dengar siapa?

Kalau sejumlah RUU itu benar untuk kepentingan rakyat. Kenapa rakyat lrotes dan lakukan perlawanan bahkan pembangkangan sipil?

Menjadi pertanyaan, Jokowi ini presiden atau diktator yang abai atas suara rakyat? Padahal kita klaim sebagai negara demokrasi. Mesti suara-suara rakyat itu di dengar. Jangan melawan.

Edt: Redaksi (AN)