Jokowi Pantas Diberlakukan Seperti HRS

Foto: Google

“Jokowi terang-terangan ngajak masyarkat langgar UU Prokes. Ini tindakan arogansi kekuasaan”

Oleh: Muslim Arbi (Direktur Gerakan Perubahan-GARPU)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Kehadiran Jokowi di berbagai acara, seperti kerumunan Maumere, perkawinan artis Atta Halilintar, menimbulkan kerumunan, dan padahal negara ini belum bebas covid-19. Negara memberlakukan dengan ketat Undang-Undang Protokol Kesehatan (Prokes), agar masyarakat terlindungi dan terjaga kesehatannya.

Ini jelas-jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presidan dan kepala negara.

Jika terus-menerus timbulkan kerumunan, ini ada unsur kesengajaan langgar protokol kesehatan (prokes).

Jokowi terang-terangan ngajak masyarkat langgar UU Prokes. Ini tindakan arogansi kekuasaan.

Tindakan Jokowi tebar kerumunan, itu, cermin sok kuasa dan semena-mena. Sedangkan yang dianggap langgar UU Prokes ditangkap, ditahan dan diadili juga pengikut-pengikutnya dan organisasinya dianggap organisasi terlarang, seperti Habib Rizieq Shihab (HRS). Ini bukti ketidakadilan yang nyata.

Kalau HRS di tangkap dan diadili karena kerumunan: maka Jokowi juga seharusnya sama diperlakukan seperti HRS. Karena, prinsip negara hukum, equality before the law. Semua sama di mata Hukum. Jika Jokowi tidak diberi sanksi seperti HRS. Maka tindakan tebar kerumunan gaya Jokowi itu cerminan negara kekuasaan. Penguasa semaunya dan seenaknya berbuat apa saja. Hukum, keadilan dan UU tunduk di bawa kaki penguasa. Ini potret kerusakan negara di bawa rezim jokowi.

Jokowi seharusnya berhenti tebar pencitraan yang salah dengan mengundang kerumunan, atau diberhentikan oleh UU, dengan sidang Istimewa MPR, karena presiden jokowi dengan sengaja langgar UU Prokes. Dan Rakyat yang di tuntut patuh pada UU, pasti muak dengan pencitraan Jokowi yang undang kerumunan itu.

Maka, sudah sepatut nya pelanggaran UU Prokes dengan sengaja ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera bersidang untuk meminta dapat tanggung presiden atas pelanggaran UU ini.

Edt: Redaksi (AN)