Jokowi Perlu Meresuffle Menterinya Yang Berkinerja Buruk

Foto: Ist

“Kinerja pemerintahan Jokowi secara keseluruhan menangani krisis sangat rapuh dan lemah”

Oleh: Ferdy Hasiman (Peneliti Alpha Research Database, Indonesia)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Periode kedua pemerintahan Jokowi tak berjalan sesuai dengan harapan. Yang terjadi adalah deprivation of hope. Padahal, sejak Jokowi tampil ke panggung demokrasi, rakyat berharap banyak akan ada perubahan terhadap kualitas demokrasi dan kualitas kehidupan bernegara.

Rakyat berharap, kabinet diisi orang-orang berintegritas, memiliki kapasitas dan mau bekerja untuk Indonesia maju. Di periode pertama, Jokowi sudah cukup bagus menjalankan proyek ambisiusnya.

Paling tidak di sektor pertambangan, Jokowi sukses mengembalikan Blok Mahakam (Kalimantan Timur) ke Pertamina, dan sukses mengembalikan perusahaan tembaga dan emas raksasa di Papua, PT Freeport Indonesia ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Di sektor kelautan juga sudah mulai banyak pembenahan, pertanian pun demikian. Meskipun di bidang hukum dan politik masih belum menunjukan tanda perubahan.

Memasuki periode kedua, harapan rakyat agar Jokowi bisa membenahi banyak sektor, memberantas korupsi , penegakan hukum dan pembenahan di bidang ekonomi ternyata jauh dari harapan. Ketangguhan kinerja pemerintahan Jokowi palinng realitis di lihat dalam situasi krisis, seperti pandemic Covid-19 sekarang.

Kinerja pemerintahan Jokowi secara keseluruhan menangani krisis sangat rapuh dan lemah. Meskipun pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan dana bantuan sebesar Rp 405 triliun pada bulan April 2020 untuk bantuan sosial, penangan kesehatan (Covid-19), stimulus sektor UMKM, Bantuan Langsung Tunia (BLT) dan bantuan kepada sektor usaha.

Namun, taka ada tanda-tanda berarti. Covid-19 bukan menunjuk grafik menurun, malah terus meningkat. Sektor kesehatan dan pertanian adalah dua sektor yang benar-benar diuji di masa krisis. Dua menteri, baik kesehatan maupun menteri pertanian tak menunjukan kinerja memadai mengatasi Covid-19 dan menjaga ketersedian pangan dan stok bahan-bahan pangan di pasar.

Jika ada pemberitaan Jokowi marah dan kecewa dengan kinerja menteri, saya yakin itu tidak masuk akal. Jokowi kecewa dengan pilihan sendiri. Sejak menyusunan komposisi kabinet, sudah sangat kelihatan kompromi politik. Kabinet Jokowi Jilid II lebih mengakomodir kepentingan elit dan kepentingan bisnis-politik.

Orang-orang kompeten dalam cabinet tak banyak, lebih banyak partisan dari partai politik, utusan komunitas bisnis dan kepentingan kesukuan dan kewilayaan. Bolehlah menyusun cabinet seperti itu, tetapi harus melihat rekam jejak, kesanggupuan untuk memimpin sebuah kementerian.

Jika Jokowi marah dengan kinerja menterinya di periode dua, seharusnya dia marah dengan dirinya sendiri dong, dia sudah memilih orang-orang itu dengan matang katanya. Kinerja cabinet sekarang menggambarkan pilihan politik Jokowi ingin berkompromi dengan berbagai kepentingan.

Tak salah jika hasilnya tidak menggembirakan. Sampai saat ini belum ada satupun menteri yang hasilnya menggembirkan. Menteri keuangan, Sri Mulyani yang dianggap sangat bagus kinerjanya pun kesulitan dalam menghadapi Covid-19 sekarang ini.

Kami mencatat ada beberapa menteri yang kinerjanya buruk dan tidak menunjukan perubahan.

Menteri Kesehatan sama sekali lemah menghadapi Covid-19. Pernyataan-pernyatanya seringkali membingungkan, tidak menggunakan rujukan sains, para virulogi dan epideumogi dalam menganalisis persoalan Covid-19.

Egoismenya terlalu tinggi dan cara komunikasinya sulit. Menteri ini layak untuk diresuffle jika pemerintahan Jokowi ingin meminimalisir dan megintervensi wabah Covid-19 yang semakin hari semakin menggas ini. Saya tidak menemukan adanya kinerja apik dari Menteri Kesehatan ini, layak diganti oleh  orang-orang yang kompeten.

Kinerja Kementerian Telekomunikasi dan Informasi (Kominfo) juga mengalami kemunduran. Masalah-masalah penting di telokomunikasi belum menunjukan proses menggembirkan. Saya belum melihat ada perubahan berarti di sektor telekomunikasi, padahal, dunia sekarang sudah mengarah ke sana.

Barangkali karena menterinya tak kompeten di bidang telekomunikasi, makanya proses adaptasi menjadi lamban. Saya pikir, jika Jokowi ingin memperbaiki neraca keuangan APBN tahun 2021 di tengah Covid-19 ini, kementerian ini harus diisi orang-orang professional yang mengerti persoalan telekomunikasi dan bagaimana caranya agar sektor telekomunikasi bisa memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara di tengah matinya sektor-sektor lain akibat pandemi Covid-19 sekarang ini.

Menteri Hukum dan Ham juga tidak menenujukan kinerja menggembirakan. Ada banyak kasus korupsi dan kasus-kasus besar belakangan ini menguap begitu saja. Kasus Masiku misalanya adalah kasus paling telanjang bagaimana lemahnya kementerian ini. Saya ingin agar ada muka-muka baru yang membawa pembaharuan di kementerian ini.

Kementerian Pertanian juga tidak membawa perubahan berarti di sektor pertanian yang menjadi tumpuan rakyat Indonesia. Kementerian ini gagal total mengamankan ketersediaan pangan selama pandemi Covid-19.

Dalam dokumen yang kami peroleh dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IV DPR-RI disebutkan, melalui Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dan Inpres 4/2020, pemerintah telah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran percepatan penangan Covid-19.

Kementan sendiri telah menindaklanjuti kebijakan presiden dengan melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Refocusing itu mencakup, pertama, pencegahan penularan Covid-19 Rp. 45 Miliar, kedua, Pengamanan Ketersedian Pangan Rp. 198,95 Milyar, dan ketiga, Sosial Safety Net Rp. 1.60 Triliun. (Baca: Raker Komisi IV DPR RI dengan Kementan).

Namun, bagi kami ada sesuatu yang mengganjlan dalam realokasi anggaran di Kementan ini. Gap anggaran yang lebar antara anggaran sosial safety net dan Pengamanan Ketersediaan Pangan menunjukan ketidakseriusan pemerintah dalam menjamin kepastian pangan selama wabah.

13 item kegiatan, social safety net hanya bisa dijalankan dalam situasi normal (tanpa wabah).

Kegitan-kegiatan itu, seperti Padat Karya Gerakan Pengendali, Padat Karya Perkebunan, Padat Karya Perpipaan dan Irigasi. Ini semua pendekatan proyek, kecuali padat karya tanam penuh barangkali bisa untuk mengantisipasi kekurangan stok pangan, karena jika tanam bulan Juni, bisa panen bulan September. Berdasarkan data Kementan, perkiraan pasokan komoditas strategis sampai bulan Mei aman. Namun, beberapa komoditas seperti bawang putih, daging sapi, dan gula pasir dipenuhi melalui impor.

Ketidakpastian kapan berakhirnya wabah merupakan risiko, sehingga Kemenpan seharusnya mengalokasi anggaran sebesar-besarnya untuk pencegahan penularan Covid-19 dan menjamin kepastian pangan dari sisi stok, harga, dan akses, bukan untuk proyek-proyek jangka panjang.

Kementan harus menggunakan scenario terburuk dampak wabah dengan memastikan ketersediaan stok pangan sampai akhir tahun mengingat kemampuan pangan kita hanya sampai bulan Mei.  Dalam jangka pendek, jika tidak diantisipasi, maka akan berdampak pada kenaikan harga pangan.

Kami tidak melihat kinerja menjanjikan dari kementerian ini dan ini adalah salah satu kementerian paling penting di tengah wabah Covid-19. Jika Presiden ingin agar sektor pertanian dan pangan kita mampu membantu Indonesia mengatasi krisis pangan di tengah wabah, menteri ini perlu diganti atau dipindahkan ke tempat lain yang sesuai dengan bidanganya.

Jokowi seharusnya tak perlu susah mengganti cabinet yang berasal dari partai politik pengusung. Pergantian ini bisa dilakukan dari internal partai karena banyak juga orang-orang partai politik yang menjanjikan dan mampu melakukan perubahan. Pergantian menteri dari partai politik bukan sesuatu yang sulit.

Sementara kinerja menteri BUMN, Erick Thohir memang di awal-awal sudah cukup menjanjikan. Jika merujuk pada dua atau tiga bulan awal masa pemerintahan Jokowi jilid dua, Erick Thohir termasuk salah satu menteri yang memiliki gebrakan cukup bagus.

Erick berani merombak birokrasi atau eselon yang panjang di kementerian BUMN, Erick juga telah menempatkan beberapa nama yang memiliki integritas tinggi menjabat posisi Direktur dan Komisaris BUMN.

Angka saja nama-nama, seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi komisaris Utama Pertamina, Chandra Hamzah menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara. Beberapa direktur juga bagus, seperti Direktur Utama PLN memiliki rekam jejak bagus di Bank Mandiri.

Erick juga sudah membongkar kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan memberhentikan mantan Dirut Garuda Indonesia dan beberapa pihak bermasalah di Garuda. Selain itu, dia sudah mulai berani membuka aib ansuransi Jiwa Sraya yang merugikan nasabah sekitar Rp 16 triliun. Erick juga berencana untuk memangkas anak usaha perusahaan BUMN yang tak sesuai dengan bidang kerjanya.

Hanya memang belakangan dia diprotes karena menempatkan orang-orang bermasalah di kementerian BUMN. Ini perlu menjadi catatan bagi Erick ke depan. Saya kira untuk sementara Erick terus bertahan di BUMN, namun, yang menjadi catatan penting adalah penempatan jajaran Komisaris dan Direksi BUMN harus bebas kepentingan, hindari memilih teman atau sahabat bisnis, karena sangat rentan di serang lawan politik.

Ini masuk akal karena BUMN jadi pusat perebutan para politisi selama ini. “Erick saya kira tak perlu diganti, tetapi perlu menghindari benturan-benturan kepentingan agar tak diserang partai politik. Kebijakan-kebijakan besar, seperti konversi tambang batubara besar dari perusahaan-perusahaan raksasa besar perlu menjadi perhatian besar Erick ke depan.

Saya juga belum menemukan gebrakan apa-apa dari Kementerian ESDM baru, Arifin Tasrif. Jika Jokowi ingin membuat perubahan-perubahan berarti di ESDM, perlu diisi oleh menteri-menteri yang kompeten, berani melawan mafia migas dan mampu menjawab tantangan di sektor energi, yaitu, menjaga defisit neraca perdagangan dari sektor migas dan mempersiapkan energi baru terbarukan menjadi energi masa depan nasional.

Kementerian Kelautan sejak ditinggalkan Susi Pudjiastuti juga mengalami pengunduran luar biasa. Berbagai kebijakan kontroversi belakangan, seperti ekspor lobster dan centang adalah langkah mundur di kementerian itu. Kasus-kasu illegal fishing yang gencar dilakukan menteri Susi pada periode pertama Jokowi tak lagi bergaung.

Jika ingin memperkuat poros Maritim, Kementerian Kelautan perlu diganti. Kebaranian Jokowi untuk mengganti menteri yang tak berkinerja baik menjadi momentum berharga agar Indonesia bisa melompat maju ke depan.

Edt: Redaksi (AN)