Kasus Kematian Enam Laskar FPI Adalah Kasus Extra Ordinary Crime

Foto: Google

“Jika hanya di adili di pengadilan pidana, adalah sama dengan pengadilan pembunuhan biasa”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Komnas HAM berhasil menggiring kasus pembunuhan enam anggota FPI adalah kasus HAM yang harus di adili pengadilan pidana biasa yang mestinya ikut UU N0 26 tentang Pengadilan HAM.

Jika hanya di adili di pengadilan pidana, adalah sama dengan pengadilan pembunuhan biasa. Padahal kasusnya extra ordinary crime, yaitu pelanggaran HAM (unlawful killing dan extra judicial killing). Seharusnya diadili dengan UU No 26 tentang Pengadilan HAM.

Jika menggunakan UU No 26 itu, maka penyelidik dan penyidik adalah Komnas HAM sendiri. Penuntut tetap JPU. Tetapi majelisnya Adhoc, di ambil dari pihak yang independen seperti pada persidangan Arbitrase (BANI). Polisi tak boleh ikut karena ia konflik kepentingan. Jika ke peradilan pidana, penyidik adalah Polri.

Ke laut itu kasus. Saya lihat, keluarga korban bisa maju ke ICC di Denhaag. Tapi belajar dari kasus penembakan pendemo di depan Bawaslu tanggal 22 Des dua tahun lalu, sebaiknya diperhatikan agar tidak overlapping.

Waktu itu, dalam rapat di Paloma, berkas pengajuan sudah rampung, lalu diserahkan kepada Dian Fatwa. Oleh Dian Fatwa diserahkan ke Natalius Pigai yang akan ke Tribunal. Tapi kemudian, penjelasan Dian, berkas itu diserahkan Natalius kepada Kapolri Tito Karnavian.

Edt: Redaksi (AN)