Kasus Sengketa Lahan Yang Dialami Keluarga Tita Nandrajati Berbuntut Panjang

Foto: (Ist)

“BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah GARUDA SAKTI-Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Jawa Barat, menilai pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung Barat sangat tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pertanahan.

Kritikan keras yang dilancarkan pria yang akrab di sapa Bung Henny, terkait persoalan sengketa lahan yang dialami keluarga Tita Nandrajati yang berkedudukan sebagai anggota GARUDA SAKTI (Lembaga Aliansi Indonesia -Red) Provinsi Jawa Barat, menjadi polemik tersendiri .

Hal ini dikatakan, Henny H Latuheru, Ketua DPD Garuda Sakti LAI Peovinsi Jawa Barat “Badan Pertanahan Nasional(BPN-red) Kabupaten Bandung Barat dipandang sangat tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Tugas dan fungsinya BPN adalah merumukan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan,” terang Henny, kepada beberapa awak media, saat ditemui dimarkasnya yang berlokasi di jalan kolonel masturi atas no 597 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (18/06/19).

Lebih lanjut Bung Henny juga menambahkan, peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria) Nomor 11 Tahun 2016, tentang penyelesaian kasus pertanahan, kementerian agraria dan tata ruang dapat mengambil alih untuk memfasilitasi penyelesaian atau melewati jalur mediasi dan jalur mediasi sesuai peraturan ini juga untuk jenis sengketa atau konflik, baik yang menjadi kewenangan kementerian atau yang bukan menjadi wewenang kementerian.

“Berawal adanya persoalan sengketa lahan yang dialami oleh pihak kami Tita Nandrajati, bermula pada tahun 81, Pepep Sudrajat almahum ayahnya Tita Nandrajati, membeli sebidang tanah kosong yang berlokasi di Desa Lembang, blok Jayagiri, Kabupaten Bandung, sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat. Adapun permasalahan adalah obyek tanah yang dibeli almarhum Pepep Sudrajat pada tahun 1981,tersebut di akui oleh pihak lain. Permasalahan tersebut terjadi sejak tahun 1995 dan berbuntut panjang hingga saat ini,” jelasnya.

“Dan pada tanggal 19 Agustus 2000 pihak kami Tita Nandrajati, dibantu kuasa hukumnya melayangkan surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Surat itu diterima langsung Pak Dadi, yang saat ini menjabata sebagai KASI Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, dan surat tersebut berisi tentang perihal Permohonan Verifikasi dan/atau Penegasan atas Obyek Tanah SHM dimaksud,” katanya.

“Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2002 Keluarga Saudari Tita Nandrajati bersurat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, perihal Menindak Lanjuti Surat Permohonan Penegasan Atas Serttipikat SHM tanggal 19 Agustus 2000 lalu ungkapnya. Yang ingin kami tanyakan tindak lanjutnya dan sampai saat ini pihak kami belum mendapatkan respon bahkan jawaban yang jelas dari dari pihak aparat BPN Kabupaten Bandung dan sampai sekarang semua dari surat tersebut tidak ada tanggapan apapun juga,” lanjutnya.

Menurut kesaksian anggota kami (Saudari Tita Nandrajati) Kami sudah lelah serta terganggu masalah waktu serta biaya operasional yang cukup tinggi menurut ukuran kami, dimana kami pulang pergi Jakarta-Bandung, karena persoalan tersebut belum ada penyelesaian juga. Untuk mencegah permasalahan tersebut berlarut-larut berdasarkan surat permohonan bantuan fasilitas mediasi pada tanggal 25 Februari 2019 selanjutnya kami tindaklanjuti permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat dengan nomor surat 067/GS-JB/PFM.PDT/V/2019, perihal Permohonan Fasilitas Mediasi pertanggal 15 Mei 2019.

“Dengan harapan, semoga pihak pejabat BPN bekerja secara profesional, jangan seperti layaknya orang yang baru bekerja di BPN, apa perlu kami ajarkan bagaimana caranya berkerja secara profesional,jika begini cara kerjanya, ya’ kami jadi curiga ada apa dibalik semua ini,” tandasnya.

Edt: Redaksi (AN)