Kekuasaan Mutlak Presiden

Foto: Ist

“Tindakan Presiden Jokowi bertentangan dengan amanat reformasi tahun 1998; Diantaranya; Anti KKN, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang tertuang dalam TAP MPR 1999”

Oleh: Muslim Arbi (Direktur Gerakan Perubahan)

Jakarta (Bintangtimur.net) – Kekuasaaan mutlak Presiden Joko Widodo terasa semakin hari semakin mantap. Apalagi perananan DPR dianggap cuma sekedar tukang stempel. Tukang stempel ini boleh dibilang berperan seperti Office Boy di perkantoran. Sekedar disuruh-suruh, untuk menjalan perintah bos nya.

Tidak percaya?

Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu sebagai bukti sah yang membenarkan pernyataan DPR sebagai tukang stempel atau sebagai Office Boy. Dalam UU No 2/2020 memberi kewenang hak imunitas atau kekebalan kepada pemerintah untuk tidak di audit atau di adili meskipun terjadi pelanggaran penggunaan keuangan negara.

Semula UU No 2/2020 itu adalah Perppu No 1/2020. Sudah di protes oleh Rakyat yang terdiri dari para Ahli, pakar, akademisi, dan sebagainya. Toh Perppu itu kemudian mulus menjadi UU dan di sahkan oleh DPR meski protes bertubi-tubi. Ini artinya apa? Kekuasaan Presiden sangat mutlak, sehingga DPR yang punya hak budget dan pengawasan sesuai konsitusi tidak dianggap lagi. Apa yang di kehendaki oleh Presiden sudah pasti akan di loloskan DPR.

Kalau DPR saja sudah di bawah kekuasaan Presiden, ini membuktikan Presiden punya kekuasaan mutlak. Presiden tidak dapat di kontrol atau di awasi tindak-tanduknya. Presiden pasti bertindak sesuai dengan keinginannya. DPR dan Konsitusi dapat di abaikan setiap saat. Yang terjadi kemauan dan keingina Presiden.

Pada musim Pilkada tahun ini, Presiden Joko Widodo merestui anaknya, Gibran Rakabuming, sebagai Calon Walikota Solo dan mantunya Bobby Nasution sebagai Calon Walikota Medan.

Tindakan Presiden Jokowi bertentangan dengan amanat reformasi tahun 1998; Diantaranya; Anti KKN, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang tertuang dalam TAP MPR 1999.

Meski tindakan Presiden Joko Widodo, bertentangan dengan TAP MPR, apakah MPR pimpinan Bambang Soesatyo itu dapat bersidang untuk memanggil Presiden untuk pertanggungjawabkan perbuatannya?

Melihat semakin mutlak ya kekuasaan Presiden, tidakkah sebaiknya untuk puteranya yang di calonkan sebagai calon Walikota Solo dan menantunya yang menjadi Calon Walikota Medan, segera saja Presiden Keluarkan Keppres untuk segera di tetapkan sebagai Walikota. Biar tidak mubazzir, hambur-hamburkan uang. Apalagi di masa landemi Covid, keuangan negara sedang cekak dan kas Negara kosong saat ini, bukan?

Dan tindakan Presiden ini pasti disetujui DPR. Sebagaimana DPR setujui Perppu No 1/2020 menjadi UU No 2/2020 yang juga di kenal sebagai Undang-Undang Corona oleh aktivis.

Kekuasaan mutlak Presiden tanpa di kontrol oleh lembaga-lembaga perwakilan semacam, DPR, MPR dan DPD, seperti sekarang ini, sesungguhnya telah melegitimasi kekuasaan Joko Widodo bukan saja sekedar sebagai presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara tapi sudah seperti raja, yang mutlak kekuasaan. Presiden sudah seperti Raja yang segala titahnya dianggap sebagai sabda yang ditaati secara mutlak. Jika ada suara-suara Rakyat mengkritik, pasti dilawan akan dianggap sebagai pemberontak. Dan akan di tumpas.

Beberapa waktu lalu, terlihat beredar di medsos, Joko Widodo menggunakan mahkota dan pakaian seperti layaknya seorang raja.

Nah, saat ini, apakah mimpi-mimpi Joko Widodo mulai terbukti perlahan-lahan, sebagai seorang presiden, kepala negara dan raja sekaligus?

Ya, seorang raja yang kukuasaannya sangat mutlak?

Selamat datang sang raja Joko Widodo.

Edt: Redaksi (AN)