Kemendagri Angkat Suara Terkait Wacana Jabar Jadi Provinsi Sunda

Foto: Google

“Tentu sebagai sebuah usulan atau ide kami menyatakan sah-sah saja. Namun demikian penamaan sebuah daerah harus memenuhi kaidah-kaidah toponimi,”

Jakarta (Bintangtimur.net) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Safrizal menyatakan tak ada aturan perundang-undangan yang melarang bagi tiap-tiap provinsi untuk mengganti namanya. Termasuk jika Provinsi Jawa Barat ingin mengganti nama menjadi Provinsi Sunda.

“Tentu sebagai sebuah usulan atau ide kami menyatakan sah-sah saja. Namun demikian penamaan sebuah daerah harus memenuhi kaidah-kaidah toponimi,” kata Safrizal, Kamis (15/10).

Safrizal menjelaskan bahwa Kemendagri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota Dan Pemindahan Ibu Kota.

Dalam aturan itu, perubahan nama wilayah harus harus disertai kajian akademik. Subtansinya harus sesuai dengan kaidah-kaidah penamaan yang memperhatikan pelbagai aspek.

“Seperti faktor sejarah, budaya, adat istiadat dan/atau adanya nama yang sama,” kata dia.

Selain naskah akademik, usulan penggantian nama wilayah pun disertai surat usulan dari tingkat DPRD. Kemudian disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Itu sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden RI,” lanjut dia.

Safrizal mengatakan tiap penggantian nama wilayah pasti memiliki pelbagai konsekuensi. Salah satunya dipastikan berupa biaya dalam jumlah yang tidak sedikit.

Biaya itu diperlukan untuk mengganti seluruh dokumen pemerintah daerah hingga mengganti e-KTP warga yang mendiami wilayah tersebut.

“Itu Berapa juta KTP ganti, berapa banyak papan nama ganti, kop surat, dan lainnya,” kata Safrizal.

“Sebagai sebuah ide, silakan dikaji dalam naskah akademis dan pelaksanaannya nanti disesuaikan dengan timing yang tepat,” tambahnya.

Sebelumnya, wacana pergantian nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda muncul dalam diskusi “Dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda” di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (12/10) lalu.

Anggota DPD perwakilan Jawa Barat, Eni Sumarni menyatakan nama Sunda telah ada di peta dunia sejak dulu. Eni mengaku khawatir nama Sunda bisa tergerus dan semakin menghilang bila tak digunakan. (KR)

Edt: Redaksi (AN)