Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Dapat Dilakukan Oleh Patani Kita

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Peta detail dari pertanian Indonesia perlu dirinci sedemikian rupa sehingga perluasan serta penciutan dari layan yang berkurang itu dapat diketahui secara pasti”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Betapa nelangsanya nasib petani dilukiskan oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan di Boyolali, Jawa Tengah. Petani hanya mendapat margin 15 persen dari harga penjualan. Sementara distributor beras yang didominasi oleh perusahaan penggilingan padi, bisa mendapatkan margin 65 persen.

Data ini pun, seingat penulis pernah dipapar oleh Fadli Zon dalam bukunya yang berjudul “Pangan & Pertanian di Era Neoliberal” yang ditulis pada lima tahun silam (2016).

Gambaran itu jelas memperlihatkan pendekatan dan ikhtiar yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan sangat minim memperhatikan soal insentif yang diterima para petani. Akibatnya tentu saja para petani itu jadi kurang bersemangat atau bahkan ogah sama sekali untuk meneruskan pekerjaan pada musim tanam maupun musim panen berikutnya. Sebab petani hanya akan memperkaya para tengkulak atau pengusaha yang sudah kaya semakin kaya, sedangkan petani sendiri semakin miskin.

Agaknya, dalam dilema petani inilah pemerintah harus dan wajib turun, diminta atau tidak diminta. Bukan untuk mengurus hal-hal yang dapat diatasi oleh petani sendiri. Karena umumnya, aparat pemerintah acap hadir pada waktu yang salah atau justru menambah masalah bagi para untuk petani itu sendiri.

Begitulah langkah awal yang perlu diatasi terlebih dahulu untuk menghantar petani menuju kemandirian dan berdaulat atas pangan hingga dapat menjadi andalan bagi pemerintah menuju swasembada pangan yang tangguh. Bukan kamuflase atau pencitraan belaka. Sebab masalah pangan bagi warga bangsa Indonesia bisa mempermalukan diri sendiri, lantaran seperti tikus yang mati di sawah petani.

Karena seingat penulis pun insentif harga merupakan transmisi ekonomi yang paling efektif mempengaruhi prilaku dalam produksi apa saja yang dihasilkan oleh petani. Insentif itu bagi petani dapat berwujud bibit unggul yang disediakan oleh Dinas Pertanian Daerah setempat. Jika pun tidak dapat diberikan dengan cuma-cuma seperti pupuk —yang selalu menjadi masalah setiap dibutuhkan bagi petani—.

Demikian juga dengan tidak adanya jaminan terhadap harga yang tidak bisa dipenuhi atau disediakan sejak awal sebelum saat masim tanam seharusnya menjadi bagian dari kepastian dalam harapan kaum petani, sehingga tidak menjadi korban kekecewaan pada harga dari hasil kerjanya yang tidak sulit itu.

Jadi jaminan harga yang pasti besarannya harus dapat dipatok saat petani mulai menanam hingga saat pasca panen agar para petani tetap bersemangat, konsisten dan semakin giat memperluas lahan atau sawah garapannya yang tercatat dengan bagus pada masing-masing Dinas Pertanian maupun BPS (Badan Pusat Statistik) untuk menjadi rujukan dalam memproyeksikan hasil panen secara persis dan akurat sekaligus untuk melihat perkembangan luas lahan garapan untuk kajian lebih lanjut.

Peta detail dari pertanian Indonesia perlu dirinci sedemikian rupa sehingga perluasan serta penciutan dari layan yang berkurang itu dapat diketahui secara pasti. Persis seperti untuk keperluan bibit unggul, pupuk serta jumlah petani yang menanam jenis tanaman tertentu, idealnya tercatat rapi pada Dinas Pertenian dan BPS setempat.

Data yang akurat itu diperlukan untuk memproyeksikan swasembada pangan secara keseluruhan. Sehingga pada waktunya Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat penuh atas semua jenis pangan yang dapat dan mampu dihasilkan oleh petani Indonesia sendiri.

Sebab berapi ironisnya bagi negeri yang subur seperti Indonesia belum juga makmur setelah 75 tahun lebih merdeka, melepaskan diri dari sekapan para penjajah serta perjarah, meski kemudian ada yang muncul dalam bentuk dan cara serta wajahnya yang lain. Namun kedaulatan pangan mulai dari beras, kacang kedele, jagung hingga garam saatnya kembali dapat diusahakan dan bisa diolah oleh petani Indonesia yang sendiri yang gigih dan ulet serta tangguh.

Tapi tentu saja pemerintah sendiri harus mendukung, memberi perhatian serius agar segenap usaha petani Indonesia ini tidak menjadi mangsa para politisi saat menjelang pemilihan umum dan dapat dilindungi dari caplokan para rentenir atau mereka yang doyan memburu rente pada tingkat kebijakan seperti birani impor, sementara hasil dari diupayan oleh petani sendiri dijadikan tumbal seperti tumbal agar dimakan setan.

Edt: Redaksi (AN)