Ketika Wakil Rakyat Khianat, Apalagi Yang Harus Kita Lakukan?

Foto: Doc. Jacob Ereste

“Pembahasan RUU Omnibus Law pada hari Minggu, 27 September 2020 di hotel kawasan Serpong Tangerang Banten itu sungguh tidak terpuji dan tidak bermoral”

Oleh: Jacob Ereste

Jakarta (Bintangtimur.net) – Ketika BOM (Barisan Oposisi Merah Putih) turun ke jalanan pada 5 Oktober 2020, jika KAMI (Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia) mau ikut mengawal, pasti akan sangat elok untuk menepis tudingan bahwa tidak benar di kalangan aktivis adanya budaya balap karung seperti yang sudah dicelotehkan oleh Benny Akbar Fatah sejak 15 tahun silam dari Klinik Hukum Merdeka.

Demikian juga ketika kaum buruh aksi besar-besaran pada 6 Oktober 2020 secara nasional di seluruh kota besar Indobesia, tak ada salahnya, BOM, Kelompok Penggugat UUD 1945 Palsu dan KAMI berkenan mengawal kaum buruh bersama petani dan kaum nelayan ikut memperjuangkan upaya perbaikan taraf hidup serta kesehahteraan beserta jaminan hari tua bagi rakyat Indonesia pada umumnya.

Tekad kaum buruh hendak melakukan aksi habis-habisan mulai 6 Oktober 2020 hingga RUU Omnibus Law dibatalkan karena pertaruhannya sudah seperti hidup atau mati lantaran Omnibus Law yang hendak dipaksakan pemberlakuannya itu akan sangat menentukan masa depan dan nasib kaum buruh dan rakyat kebanyakan lain akan menderita.

Sebab bukan hanya jaminan kesejahteraan yang terancam, tapi juga jaminan kerja yang langgeng dan harmoni akan sangat terganggu oleh desakan tenaga kerja asing yang membanjiri lapangan kerja di Indonesia. Bahkan sistem kerja tidak memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi kaum buruh Indonesia.

Jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (Ormas) bahkan kelompok emak-emak militan dari berbagai wilayah pasti akan sangat mengesankan bila mau aksi bareng dengan segenap elemen pergerakan yang ada.

Kalau pun dari kalangan mahasiswa tak seluruhnya bisa ikut, toh bukan halangan bagi kaum pergerakan untuk tetap menyampaikan aspirasinya ke DPR RI, kendati lembaga legislatif itu pun sekarang tak lagi bisa diharap untuk meneruskan suara rakyat pada pemerintah.

Perselingkuhan DPR khususnya Badan Legislasi yang meracik Omnibus Law dengan cara serampangan itu, toh sudah terbukti secara diam-diam atau bahkan kucing-kucingan telah membahas RUU Cilaka itu di hotel saat pandemi covid-19 makin mengganas di Jakarta.

Pembahasan RUU Omnibus Law pada hari Minggu, 27 September 2020 di hotel kawasan Serpong Tangerang Banten itu sungguh tidak terpuji dan tidak bermoral. Karena etika dari cara pembahasannya hingga tempat dan waktu yang secara sengaja sembunyi dan menghindari dari pentauan kaum buruh dan warga masyarakat umum yang menaruh perhatian pada Omnibus Law Cipta Kerja itu.

Tak cuma kecewa berat, tapi juga mengutuk cara yang tidak jujur, dan tidak terbuka bahkan tidak demokratis serta tidak beradab itu. Sebab keberadaan dari semua anggota dewan yang ada parlemen itu sejatinya adalah wakil rakyat. Bukan wakil partai. Apalagi seperti terkesan menjadi wakil pengusaha atau mereka yang punya uang.

Edt: Redaksi (AN)